Kades Kapas Divonis Tiga Tahun

M. Yusuf Purwanto • Dipublikasikan Rabu, 28 Desember 2022 | 16:51 WIB
DIADILI: Adi Saiful Alim usai menjalani pemeriksaan di kejari usai dilimpahkan penyidik satreskrim. Selasa sidang perdana. (BHAGAS DANI PURWOKO/RDR.BJN)
DIADILI: Adi Saiful Alim usai menjalani pemeriksaan di kejari usai dilimpahkan penyidik satreskrim. Selasa sidang perdana. (BHAGAS DANI PURWOKO/RDR.BJN)
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Adi Saiful Alim sulit keluar dari jeratan hukum. Terdakwa Kepala Desa Kapas (nonaktif) itu divonis pidana penjara tiga tahun. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya memastikan terdakwa terbukti bersalah dugaan korupsi APBDes Kapas 2019-2020.

 

Sidang vonis digelar kemarin (27/12) itu, tim jaksa penuntut umum (JPU) langsung mengajukan banding. Ada perbedaan pembuktian pasal dengan majelis hakim.

 

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Adi Wibowo mengatakan, bahwa berdasar putusan majelis hakim, terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan korupsi. Majelis hakim menilai terdakwa sebagai Kades melanggar pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana dakwaan subsider JPU.

“Sedangkan tuntutan JPU dakwaan primer yakni pasal 2 UU Pemberantasan Korupsi,” tutur Adi.

 

Di sisi lain putusan majelis hakim PN Tipikor Surabaya lebih rendah. Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa  pidana penjara enam tahun enam bulan (6,5 tahun). Juga pidana denda Rp 250 juta subsider pidana kurungan empat bulan dan dituntut membayar uang pengganti kerugian negara Rp 443,7 juta subsider pidana penjara tiga tahun tiga bulan.

 

“Sementara putusannya pidana penjara tiga tahun, pidana denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan, dan uang pengganti Rp 314 juta subsider satu tahun penjara,” jelasnya.

 

Perlu diketahui, modus terdakwa mengelola keuangan APBDes sendiri tanpa melibatkan tim pelaksana (timlak). Timlak dibuat hanya formalitas. Kerugian negara meliputi pembangunan jembatan Kapas-Kabunan 2019, pembangunan fisik desa pada 2020, serta penanganan kedaan darurat Covid-19 pada 2020.

 

Hingga berita ini ditulis, penasihat hukum (PH) terdakwa Nurul Indrayati belum menjawab saat dikonfirmasi. (bgs/rij) Editor : M. Yusuf Purwanto
tipikor surabaya proyek fiktif APBDes 2019-2020 bojonegoro Kades Kapas Eks Kades kades