Selanjutnya sidang putusan akan digelar majelis hakim PN Tipikor Surabaya dua minggu lagi. "Sidang putusan digelar 27 Desember mendatang," kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khsusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Adi Wibowo.
Dia mengatakan, bahwa saat sidang tanggapan atas pledoi terdakwa, JPU tetap bertahan pada surat tuntutan. Yakni, JPU menuntut terdakwa dakwaan primer, pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
‘’Prinsipnya JPU mengesampingkan semua dalil terdakwa sekaligus PH (penasihat hukum). Berdasar fakta persidangan, terdakwa terbukti melanggar pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor," tutur Adi.
Terdakwa kelahiran 1988 itu dituntut pidana penjara 6,5 tahun. Juga pidana denda Rp 250 juta subsider pidana kurungan empat bulan dan dituntut membayar uang pengganti kerugian negara Rp 443,7 juta subsider pidana penjara tiga tahun tiga bulan.
“Total kerugian negara sekitar Rp 581 juta. Namun, terdakwa sudah ada pengembalian uang sebesar Rp 137 juta saat proses penyidikan. Karena itu uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 443,7 juta,” bebernya.
Selain jalani sidang tipikor di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya. Terdakwa juga jalan sidang kasus penipuan proyek fiktif di PN Bojonegoro. Agenda sidang putusan sela digelar Rabu depan (21/12). (bgs/rij) Editor : M. Yusuf Purwanto