Kasi Pidsus Kejari Lamongan, Anton Wahyudi, menjelaskan, pihaknya mulai melakukan penyidikan dana hibah Rp 64,8 miliar tersebut sejak Maret.
Dana tersebut untuk 1.635 titik PJU di 23 kecamatan di Lamongan. Setelah dilakukan pengecekan di lapangan, PJU tak hanya di jalan desa. Juga jalan pelosok hingga di wilayah makam umum.
April, dilakukan penyitaan 229 dokumen surat perintah pencairan dana. Kasus ini dikembangkan dengan melakukan pemeriksaan yang mendatangkan ahli elektro dari Unair Surabaya pada Juli.
‘’Pada saat bulan September, sudah terbit surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit menghitung kerugian negara,’’ imbuhnya.
Hingga kemarin hasil audit dari BPKP belum keluar. Namun, Anton memastikan empat orang sudah menjadi tersangka. Mereka belum ditahan.
Sementara itu, Kasi Barang Bukti Kejari Lamongan, Mizar, mengatakan, semua sudah berdasarkan penelitian dan pengumpulan alat bukti. Pihaknya memeriksa 229 kelompok masyarakat (pokmas) dari 23 kecamatan. Dana hibah tersebut diperuntukan PJU di Lamongan.
‘’Terkait kerugian negara, sampai saat ini masih menunggu dari BPKP pastinya berapa,’’ jelasnya. (mal/yan) Editor : M. Yusuf Purwanto