Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Nizar menuturkan, sebelumnya Fauzan dituntut dengan pidana penjara selama tujuh bulan. ‘’Kemudian tadi (kemarin, Red) diputus oleh Majelis Hakim empat bulan penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan,’’ tutur Nizar kepada Jawa Pos Radar Lamongan.
Nizar, sapaan akrabnya mengatakan, Fauzan terbukti melakukan tindak pidana penipuan.‘’Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP, dalam dakwaan alternatif primer kesatu,’’ ucapnya.
Nizar mengatakan, pihaknya pikir-pikir atas putusan di bawah tuntutan JPU tersebut. ‘’Hal yang memberatkan merugikan korban, dan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya,’’ ujar Nizar.
Nizar menuturkan, ada beberapa hal yang meringankan pada terdakwa lainnya. ‘’Hal meringankan Sunardi karena sebagian besar kerugian korban dikembalikan, dan siap mengembalikan yang kurang,’’ imbuhnya.
Namun, diakuinya, korban yang melaporkan tidak berkenan dikembalikan. Hingga berita ini ditulis, Penasihat Hukum Sunardi belum bisa dikonfirmasi. Ketika dihubungi via telepon seluler, terdengar nada sambung tapi tak kunjung dijawab.
Kasus penipuan sertifikat tanah tersebut bermula ketika Sunardi memperkenalkan Fauzan sebagai pengacara kepada warganya. Padahal, Fauzan tidak memiliki kapasitas sebagai penasihat hokum. Fauzan mengklaim sanggup menguruskan 28 sertifikat tanah warga agar bisa diajukan PTSL.
Kemudian, terdakwa mengklaim sanggup menguruskan dengan biaya Rp 2,5 juta. Pembayaran awal Rp 1,5 juta yang dibayarkan lewat ketua RT, yang selanjutnya diserahkan ke Sunardi untuk diserahkan ke Fauzan, Namun pada tahap kedua, Fauzan meminta lagi Rp 1 juta, padahal pengurusan belum selesai. Karena tak kunjung selesai, warga menagih dan akhirnya melapor karena sudah lelah menagih. (sip/ind) Editor : M. Yusuf Purwanto