Warga Dusun Bugan Ridhuwan mengaku awalnya ingin mengikuti program PTSL. Sebab, tanah miliknya belum memiliki sertifikat dan belum masuk petok C desa. Selanjutnya, Ridhuwan dikumpulkan di rumah Kasun Bugan dan warga lainnya.
‘’Kades memperkenalkan Fauzan yang katanya bisa ngurus sertifikat tanah dengan dikenakan biaya Rp 2,5 juta. Pembayaran dua tahap. Tahap satu Rp 1,5 juta, dan tahap kedua Rp 1 juta,’’ ujarnya.
Sebelum melapor ke Polres Lamongan, dia mengaku sudah sering menagih ke kades agar uangnya dikembalikan. ‘’Kemudian setelah saya laporkan, baru ingin dikembalikan oleh kades, tapi saya tidak mau,’’ ucapnya.
JPU Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Nizar menuturkan, saksi-saksi yang dihadirkan untuk memperkuat pembuktian pada surat dakwaan. ‘’Saksi-saksi sudah menerangkan ada pada berkas dan mendukung semua pemeriksaaan maupun dalam surat dakwan,’’ ucapnya.
Dia menjelaskan, agenda selanjutnya masih menghadirkan saksi. Yakni di berkas terdapat beberpa saksi yang lain yang masih perlu diperiksa, guna memperkuat argumen dalam dakwaan.
‘’Harapannya semakin banyak saksi nanti kami panggil, maka makin mendukung,’’ ucapnya. (sip/ind) Editor : M. Yusuf Purwanto