Namun, ada satu terpidana tindak pidana korupsi (tipikor) meninggal dunia pada Juli lalu, yakni Eks Kades Wotanngare, Kecamatan Kalitidu Mukti Ali. Jadi, sembilan terpidana itu tidak mendapat remisi khusus pada 17 Agustus lalu.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Badrut Tamam membenarkan, bahwa dari sepuluh terpidana tipikor itu belum ada yang membayar uang pengganti kerugian negara. Namun pihaknya masih terus melacak aset para terpidana kasus tipikor tersebut.
“Kalau pun sudah tidak punya aset berharga untuk dilelang sebagai uang pengganti kerugian negara, yang bersangkutan wajib menjalani pidana tambahan sesuai petikan putusan,” jelas BT, sapaan akrabnya.
Terpisah, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Adi Wibowo menambahkan, sejauh ini belum ada penyitaan aset milik terpidana tipikor. Tapi, proses pelacakan aset terus berjalan. Ada juga barang bukti disita itu dilelang dan hasil lelang itu disetorkan ke kas negara.
“Contohnya terpidana Saikul Alim (Eks Kades Sumberjo, Kecamatan Trucuk) itu ada barang bukti mobil Grand Livina sudah kami lelang. Uang hasil lelang kami setorkan ke kas negara. Pembayaran uang pengganti kerugian negara itu pun kami laporkan ke pihak Lapas Bojonegoro,” terangnya.
Sementara itu, Senin (5/9) kejari menerima pengembalian uang negara dari ahli waris atau keluarga mantan Bupati (almarhum) M. Santoso. Besarannya Rp 957,5 juta. Pengembalian uang negara ini seiring perkara korupsi dana sosialiasi pembebasan lahan Blok Cepu.
Perlu diketahui, saat ini di Lapas Bojonegoro ada sepuluh napi dan dua tahanan kasus tipikor. Sepuluh napi tipikor sudah berkekuatan tetap (inkracht). Juga, ada dua tahanan korupsi, hanya perkaranya belum inkracht. (bgs/rij) Editor : M. Yusuf Purwanto