Sebab, terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
‘’Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sebagaimana diubah dengan pasal 60 angka 10 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja jo pasal 106 ayat 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sebagaimana diubah pasal 60 angka 4 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama,’’ jelas JPU.
Tuntutan satu tahun penjara itu dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. ‘’Dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan denda Rp 5 juta. Apabila pidana tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan,’’ imbuhnya.
Sementara barang bukti 70 butir pil dobel L, bekas bungkus rokok Sukun Magno hitam, HP Realme C11 hijau, dirampas untuk dimusnahkan.
Adhimas Wahyu Sadhewo, penasihat hukum terdakwa, dikonfirmasi terpisah, menuturkan, pihaknya meminta pembelaan secara tertulis dan meminta waktu untuk menyusun pembelaan.
Seperti diberitakan, terdakwa ditangkap di pinggir jalan Labuhan Brondong (22/3) pukul 22.30. Polisi menemukan 70 butir pil dobel L di rokok Sukun hitam. Pil itu didapatkan dari Cipto (DPO), warga Palang, Tuban. Terdakwa mengaku membeli pil dobel L seminggu sebelum ditangkap. Jika 100 butir terjual, maka keuntungannya Rp 100 ribu.
Terdakwa menjual dua kali pil itu kepada Ahmad Khumaini alias Pentil. (sip/yan) Editor : M. Yusuf Purwanto