Mantan Kades Kemantren Divonis 13 Bulan

M. Yusuf Purwanto • Dipublikasikan Senin, 29 Agustus 2022 | 20:51 WIB
TERBUKTI BERSALAH: Majelis Hakim PN Lamongan menjatuhkan vonis 13 bulan penjara kepada Mantan Kades Kemantren, Paciran Khusen. (IST./RDR.LMG)
TERBUKTI BERSALAH: Majelis Hakim PN Lamongan menjatuhkan vonis 13 bulan penjara kepada Mantan Kades Kemantren, Paciran Khusen. (IST./RDR.LMG)
LAMONGAN, Radar Lamongan – Khusen, 51, tak bisa lolos dari jeratan hukum kasus dugaan penggelapan uang penjualan tanah dua warganya, ketika masih menjabat Kades Kemantren, Kecamatan Paciran pada Tahun 2017. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Lamongan menjatuhkan vonis 13 bulan penjara kepada Khusen, kemarin (28/8). Putusan tersebut lebih ringan dibanding tuntutan dua tahun dua bulan dari jaksa penuntut umum (JPU).

 

Majelis Hakim Maskur Hidayat menyatakan, terdakwa Khusen terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Hal itu sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.

 

‘’Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama satu tahun dan satu bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,’’ terang Maskur saat membacakan putusan.

 

JPU dan penasihat hukum yang mendampingi terdakwa menyatakan pikir-pikir. JPU Dwi Dara Agustina mengatakan, sebenarnya terhadap putusan tersebut pihak JPU tidak wajib untuk banding. Sebab, putusan tersebut setengah dari tuntutan.

 

‘’Hanya saja, mengingat turunnya terlalu jauh, makanya kami pikir-pikir untuk menentukan sikap,’’ ujarnya.

 

Seperti pernah diberitakan, kronologi penggelapan tersebut yakni Khusen mengurus tanah milik petani menjadi sertifikat hak milik (SHM). Setelah menjadi SHM, sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada petani.

 

Selanjutnya, Khusen menjual tanah tersebut kepada PT Jakamitra tanpa sepengetahuan petani. Bahkan, PT Jakamitra telah melakukan pembayaran kepada terdakwa. Namun, terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada pemilik tanah Dono dan Arsono.

 

Namun, terdakwa awalnya tidak mengakui perbuatannya dan sempat berdalih tanah tersebu telah diserahkan kepada Multanjam. Namun, terdakwa tidak bisa membuktikan peralihan jual beli apapun.

 

‘’Dia tidak membuktikan bahwa memang sudah ada peralihan itu, dia hanya berdalih memang tanah itu dibeli Multanjam. Perbuatan itulah yang kami anggap unsur tindak pidana penggelapan,’’ ujarnya.

 

Kuasa Hukum Korban Rachmad Ciptadi merasa sangat kecewa vonis 13 bulan dari majelis hakim.‘’Itu sangat jauh dari rasa keadilan yang dirasakan klien kami. Karena klien kami ini orang kecil, orang lemah, yang haknya dirampas oleh terdakwa Khusen. Mestinya dihukum sangat berat,’’ ucap Rachmad Ciptadi. (sip/ind) Editor : M. Yusuf Purwanto
jpu vonis lamongan sidang kades