Dosen Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro (Unigoro) Muhammad Mansur mengatakan, sistem pengawasan pada BPR harus dijalankan. Tentu agar tidak ada celah bagi oknum untuk melakukan korupsi.
Selain itu, ketika terjadi penyalahgunaan keuangan negara dan merugikan keuangan negara harus diproses secara hukum. Tentu agar terdapat efek jera bagi pelaku.
“Dengan harapan, di kemudian hari tidak muncul pelaku-pelaku baru,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.
Mansur menjelaskan, dalam upaya pemberantasan korupsi terdapat makna penindakan. Tentu ketika sudah terjadi dan ada tindak pidana korupsi. Sedangkan makna pencegahan korupsi agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan yang merugikan keuangan negara. (irv/msu) Editor : M. Yusuf Purwanto