Ada perbedaan pembuktian pasal antara majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur (Jatim) dan Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
Meski sudah pengurangan hukuman, penasihat hukum terdakwa, Pinto Utomo menyampaikan, bahwa pihaknya masih akan melayangkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) melalui PN Tipikor Surabaya.
Pinto menilai putusan banding PT Jatim masih memberatkan terdakwa. “Kami sudah menyatakan akan ajukan kasasi. Jadi kami proses menyusun berkas memori kasasi,” ujar Pinto.
Adapun putusan banding PT Jatim menyatakan terdakwa Shodikin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipikor sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Yakni pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor. Melainkan terbukti melakukan tipikor sebagaimana dakwaan subsider yaitu pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor.
“Meski berbeda pembuktian pasal, jumlah pidana penjara di dalam putusan banding masih sama dengan putusan PN Tipikor Surabaya, yakni pidana penjara empat tahun,” tuturnya.
Tetapi ada pengurangan pada pidana denda, awalnya denda Rp 250 juta, di dalam putusan banding turun menjadi Rp 50 juta. Lalu, pidana pengganti denda awalnya tiga bulan kurungan, turun menjadi satu bulan kurungan. “Kemudian uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 572,2 juta subsider pidana penjara satu tahun,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Adi Wibowo mengaku belum menerima salinan putusan banding terdakwa. Sehingga belum bisa menyatakan kasasi atau tidak. “Kami belum menerima pemberitahuan putusan banding,” terangnya.
Sementara itu, JPU sebelumnya juga layangkan banding menitikberatkan pada tidak terpenuhinya rasa keadilan atas amar putusan majelis hakim PN Tipikor Surabaya. Mengingat terdakwa terbukti secara sah bersalah korupsi BOP TPQ 2020 yang mana dana itu seharusnya disalurkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19.
Sebab JPU menuntut terdakwa pidana penjara tujuh tahun enam bulan. Lalu pidana denda Rp 300 juta subsider pidana kurungan enam bulan, serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 572,2 juta subsider pidana penjara empat tahun.
Perlu diketahui, berdasar data sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Tipikor Surabaya nomor putusan banding Shodikin 29/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY. Tanggal putusan banding pada 30 Juni lalu. Susunan majelis hakim PT Jatim terdiri atas hakim ketua Prim Fahrur Razi, hakim anggota satu Fauzi, hakim anggota dua Dr. Andreas Eno Tirtakusuma, dan panitera pengganti banding Istyorini Tri Tjandrasasi. (bgs/msu) Editor : M. Yusuf Purwanto