Sebab, di level Pengadilan Tipikor PN Surabaya, 20 November 2015, terdakwa dinyatakan melakukan tindak korupsi menerima pemberian atau janji. Terdakwa divonis setahun penjara dan membayar denda Rp 50 juta subsider satu bulan penjara.
Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan, Anton Wahyudi, menjelaskan, terdakwa dilaporkan beberapa korban yang keberatan dengan pungutan job jabatan beberapa tahun lalu. Ada 81 orang yang dilakukan pemeriksaan dan mengaku memberikan uang bervariatif, tergantung jabatan yang akan ditempati.
‘’Untuk satu orang nilai pungutan Rp 2 juta hingga Rp 10 juta paling besar,’’ jelasnya.
Sejak 2010 - 2013, pungutan yang dilakukan mencapai sekitar Rp 605, 8 juta. Setelah vonis dijatuhkan Pengadilan Tipikor PN Surabaya, terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada 2016. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan vonis dari PN Surabaya.
Terdakwa yang tidak terima, mengajukan kasasi ke MA. Putusan MA pada 15 April 2019 menyatakan menolak permohonan kasasi dari terdakwa. Namun, salinan putusan itu baru diterima kejari 17 Mei lalu. (mal/yan) Editor : M. Yusuf Purwanto