Namun, perkara belum berakhir atau belum inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Tim jaksa penuntut umum (JPU) dan penasihat hukum terdakwa sama-sama mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jatim.
Sidang kemarin, majelis hakim PN Tipikor Surabaya juga menjatuhkan pidana denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. Serta membayar uang pengganti kerugian negara Rp 572 juta subsider satu tahun penjara.
Kepala Kejari Badrut Tamam menyampaikan, bahwa pihaknya menghormati atas putusan majelis hakim. “Namun kami tetap menggunakan hak kami melakukan upaya hukum dengan menyatakan banding atas putusan tersebut. Alasannya karena tidak sesuai tuntutan yang kami ajukan. Rasa keadilannya masih jauh dari harapan,” beber BT, sapaan akrabnya.
Tim JPU banding karena vonis lebih rendah dari tuntutan. BT menerangkan, sebelumnya JPU menuntut terdakwa pidana penjara tujuh tahun enam bulan. Lalu pidana denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 572,2 juta subsider empat tahun penjara.
Namun, pembuktian pasal antara JPU dan majelis hakim sudah sama. Yaitu, pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. “Berdasar putusan majelis hakim sudah sama dengan sebagaimana dakwaan primer JPU yakni pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Majelis hakim juga menyatakan terdakwa Shodikin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipikor,” tegasnya.
Terpisah, Pinto Utomo PH terdakwa mengatakan, akan ajukan banding ke PT Jatim melalui PN Tipikor Surabaya hari ini (27/4). Meski vonis terhadap terdakwa Shodikin sudah lebih rendah dari tuntutan JPU, tapi pihaknya merasa masih memberatkan terdakwa.
“Kami tetap menghormati putusan majelis hakim. Namun kami menilai semua fakta-fakta persidangan tidak pernah dipertimbangkan,” ucapnya.
Pinto menambahkan, bahwa pertimbangan majelis hakim dalam amar putusan berdasar beberapa hal memberatkan dan meringankan. Hal memberatkannya karena terdakwa tidak mendukung program pemerintah. Kemudian hal meringankannya karena terdakwa belum pernah terlibat kasus pidana dan terdakwa berkelakuan baik. (bgs/rij) Editor : M. Yusuf Purwanto