3 Poin Inti Hutan Jati Bojonegoro
-
Hutan jati menjadi salah satu kekayaan penting Bojonegoro dan menarik perhatian pemerintah kolonial karena nilai ekonominya.
-
Belanda memperketat pengelolaan hutan melalui sistem kehutanan kolonial dan Dienst van het Boswezen.
-
Perubahan tata kelola hutan berdampak pada masyarakat, karena akses terhadap ruang dan hasil hutan yang sebelumnya dekat dengan kehidupan warga semakin dibatasi.
RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Hutan jati sudah lama menjadi bagian dari wajah Bojonegoro. Namun, di balik hamparan pohon yang kini identik dengan daerah ini, tersimpan cerita tentang kepentingan ekonomi kolonial dan perubahan kehidupan masyarakat pedalaman.
Kayu jati memiliki nilai ekonomi tinggi. Kondisi itu membuat kawasan hutan di Bojonegoro dan wilayah sekitarnya mendapat perhatian pemerintah Hindia Belanda. Pengelolaannya pun perlahan berubah.
Hutan yang sebelumnya lekat dengan kehidupan masyarakat mulai ditempatkan dalam sistem kehutanan kolonial yang lebih teratur dan ketat.
Baca Juga: Menuju HJB ke-349: Awal Terbentuknya Bojonegoro
Hutan Jati Mulai Dikuasai Pemerintah Kolonial
Perubahan tersebut semakin kuat pada paruh kedua abad ke-19. Pemerintah Hindia Belanda mulai membangun sistem pengelolaan hutan yang lebih terpusat melalui Dienst van het Boswezen, atau Dinas Kehutanan.
Kawasan hutan ditata ke dalam wilayah pengelolaan. Penebangan dan pemanfaatan kayu juga semakin diatur.
Bagi pemerintah kolonial, pengaturan tersebut berkaitan dengan kepentingan menjaga produksi sekaligus memperoleh nilai ekonomi dari hasil hutan.
Bojonegoro menjadi salah satu kawasan penting karena memiliki hamparan hutan jati yang luas dan berhubungan dengan kawasan hutan di wilayah Blora.
Jati dari kawasan tersebut bukan lagi sekadar pohon yang tumbuh di pedalaman. Kayunya telah menjadi komoditas bernilai yang membutuhkan sistem pengelolaan dan distribusi.
Baca Juga: Membelah Hutan Jati, Ini Sejarah Terciptanya Jalur Bojonegoro-Nganjuk Era Belanda Tahun 1935
Ketika Masyarakat Mulai Kehilangan Ruang di Hutan
Perubahan tata kelola hutan membawa persoalan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Sebelum pengawasan kolonial semakin ketat, hutan memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Berbagai kebutuhan sehari-hari dapat diperoleh dari lingkungan sekitar, termasuk kayu dan hasil hutan lainnya.
Ketika pemerintah kolonial memperketat aturan kehutanan, aktivitas masyarakat di kawasan tersebut ikut dibatasi.
Di sinilah muncul perbedaan kepentingan.
Pemerintah kolonial melihat hutan sebagai sumber daya yang harus dikelola untuk kepentingan produksi. Sementara masyarakat telah lama memiliki hubungan sosial dan ekonomi dengan kawasan hutan.
Persoalannya kemudian bukan hanya mengenai kayu jati.
Ada perubahan mengenai siapa yang berhak mengatur dan memanfaatkan hutan.
Baca Juga: Fakta Ngeri Bengawan Solo di Arsip 1940: Debit Air Ekstrem Hingga Siasat Pelurusan Sungai
Jati Mulai Terhubung dengan Ekonomi yang Lebih Luas
Penguasaan terhadap hutan kemudian menjadi bagian dari perubahan ekonomi yang lebih luas.
Kayu yang berasal dari kawasan pedalaman harus dikumpulkan, diangkut, dan disalurkan ke berbagai wilayah. Kebutuhan tersebut mendorong berkembangnya sistem pengangkutan hasil hutan.
Pada periode berikutnya, jaringan kereta api ikut membuka akses yang lebih luas dari kawasan pedalaman menuju jalur distribusi.
Namun, hubungan antara hutan jati dan kereta api memiliki cerita tersendiri. Jalur kereta utama tidak selalu sama dengan jalur angkutan kayu yang digunakan di kawasan hutan.
Bagaimana kayu jati dari pedalaman Bojonegoro kemudian terhubung dengan jaringan kereta api?
Pertanyaan itu menjadi bagian penting dari episode berikutnya.
Sementara itu, perubahan pengelolaan hutan juga meninggalkan persoalan sosial. Ketika aturan kolonial semakin masuk ke kehidupan masyarakat pedalaman, muncul berbagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah.
Salah satunya kemudian dikenal melalui gerakan Samin, yang berkembang dari kawasan Blora dan menyebar ke sejumlah wilayah di sekitarnya.
Karena itu, sejarah hutan jati Bojonegoro tidak berhenti pada cerita tentang kayu.
Baca Juga: Mengapa Dipilih 20 Oktober? Mengurai Dualisme Sejarah Hari Jadi Bojonegoro
Di balik pohon-pohon jati tersebut terdapat perubahan besar dalam hubungan antara hutan, pemerintah kolonial, dan masyarakat.
Hutan yang sebelumnya menjadi bagian dari ruang hidup perlahan berubah menjadi sumber daya ekonomi yang berada di bawah kontrol pemerintah kolonial.
Dan perubahan itulah yang menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah Bojonegoro. (kam/bgs)
Sumber
-
Nancy Lee Peluso, Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java, University of California Press, 1992.
-
C.L.M. Penders, Bojonegoro 1900–1942: A Story of Endemic Poverty in North-East Java.
-
Harry J. Benda dan Lance Castles, kajian mengenai gerakan Samin dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde.
-
Arsip dan publikasi Dienst van het Boswezen in Nederlandsch-Indië.