RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Pada 30 September 2005 lalu pernah terjadi dua gelombang demo dalam sehari. Tepatnya penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Aksi pertama dari massa yang tergabung dalam Gerakan Anti Penindasan (GAP), aliansi dari elemen Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikatan Remaja Muhamadiyah (IRM), serta Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU).
Massa tersebut melakukan aksi sejak pukul 08.00 di Bundaran Adipura. Kemudian berorasi terkait kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) yang nekat menaikkan harga dasar BBM. Juga membentangkan spanduk dan poster serta membagikan brosur penolakan kenaikan BBM.
Kemudian massa GAP menuju gedung DPRD setempat. Selama perjalanan mereka juga menuntun tujuh motor sebagai simbol ketidakmampuan masyarakat membeli BBM. Bahkan terdapat massa menyeret jeriken yang diikat di kaki.
Zainuddin koordinator aksi dari KNPI mengatakan seluruh rakyat menolak kenaikan harga BBM. Namun pemerintah tetap ngotot menaikkan.
''Jelas ini merugikan rakyat," ungkapnya.
Sementara itu Ketua DPC GMNI Bojonegoro Donny Bayu Setiawan mengatakan 20 persen kebutuhan minyak di Indonesia akan terpenuhi dari ladang minyak lapangan Blok Cepu. Sehingga eksplorasi di blok tersebut harus segera dilaksanakan sebagai solusi kelangkaan BBM.
''Penundaan utang luar negeri dan pengepresan anggaran wajib dilakukan untuk memberi subsidi bagi masyarakat," ungkapnya.
Di gedung dewan, massa GAP sempet bersitegang dengan para anggota lembaga wakil rakyat Kota Ledre. Ketegangan terjadi saat massa terlibat pembicaraan dengan Ketua DPRD Tamam Syaifuddin, Ketua Komisi A Agus Susanto Rismanto, dan Ketua Fraksi Demokrat Sukur Priyanto.
Sukur mengatakan Fraksi Demokrat mendapat tugas untuk meredam gejolak masa. Baik dari kalangan mahasiswa hingga pemuda. Sehingga tertib dan Arif dalam berdemo.
''Demo tidak apa-apa, karena bagian dari demokrasi. Namun dilakukan dengan arif," katanya.
Namun massa menganggap pernyataan Sukur tidak mencerminkan sikap anggota dewan yang dipilih rakyat. Untungnya ketegangan mereda ketika Tamam, Agus, dan Sukur bersedia mengabulkan tuntutan massa. Sebagai bentuk keseriusan, tiga anggota dewan tersebut membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan sikap yang dikirim ke presiden SBY.
Lalu massa bergeser ke rumah dinas Bupati Santoso. Beberapa perwakilan massa diperbolehkan berdialog dengan bupati.
Bupati Santoso mengatakan dapat memahami keinginan massa.
Sementara itu, gelombang kedua aksi berlangsung pukul 13.30. Terdapat sekitar 25 massa yang tergabung dalam Organ Revolusi Anak (ORA) melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM.
Aksi tersebut dimulai dari Bundaran Adipura menuju ke gedung dewan di Jalan Trunojoyo.
Yuli koordinator lapangan (korlap) aksi mengatakan menaikkan BBM jelas-jelas bertentangan atau bukan tindakan menyejahterakan rakyat. (irv/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana