RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Angka kemiskinan Bojonegoro tahun ini disebut mengalami penurunan hingga 0,80 persen. Tertinggi selama sepuluh tahun terakhir.
Namun, tak sedikit masyarakat juga mempertanyakan indikator penilaian dikatakan hidup layak hingga ke luar dari data kemiskinan.
Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, adah kebijakan makro dilakukan bupati berimbas pada pendapatan petani dan berdampak pada kemiskinan di Bojonegoro.
"Sesuai rilis BPS (badan pusat statistik) selama 2003-2026 artinya 23 tahun, penurunan kemiskinan ada di 17,43 persen. Dan selama sepuluh tahun dari 2015-2025 ini penurunan angka kemiskinan terbanyak 0,80 persen di 2026," kata perempuan akrab disapa Nurul saat pembukaan Gumregah Tani Bojonegoro di Halaman Alun-Alun Bojonegoro, Jumat (16/10).
Baca Juga: Bojonegoro Masuk Sepuluh Besar Kemiskinan, BPS Mencatat 144,90 Ribu Jiwa
Dia melanjutkan, dalam sepuluh tahun terakhir Bojonegoro di peringkat sebelas besar atau urutan ke-27 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur (Jatim). Kini, posisi Kota Ledre bergeser ke peringkat 12. Per Maret 2026, BPS menyebut penduduk miskin di Bojonegoro turun 9,97 ribu menjadi 134,93 ribu.
Sementara itu, Alia Nikma salah seorang warga Kecamatan Dander mengatakan, data disebut sangat tidak relevan dengan kondisi sebenarnya. "Kalau ngomong terkait sata kemiskinan, tolok ukurnya persentase kemiskinan sampai turun 0,80 persen itu di mana? Sedangkan kalau melihat kondisi penduduk sendiri masih banyak pengangguran, penghasilan pas-pasan untuk bertahan hidup dan cicilan. Apakah sudah bisa disebut tidak miskin? Apa dengan memenuhi konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar meski penghasilan hanya cukup buat makan sudah tidak dikategorikan miskin," ujar dia.
Dia menambahkan, indikator yang ada terlihat memaksakan. Misal penduduk bisa makan dan punya kerjaan disebut tidak miskin. Padahal, kata dia, untuk mencukupi kebutuhan hari ini masih harus kerja keras. Tidak selalu pasti. "Kita dimiskinkan oleh peraturan yang enggak jelas," tuding perempuan Anggota Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Bojonegoro itu. (yna/msu)
Editor : Farhan Reza Ardiansyah