RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Enam tahun galakkan pertanian organik, kini 30 hektare sawah di Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungtuban jadi percontohan. Jumlah lahan pertanian organik di desa tersebut terluas di Blora dibandingkan desa-desa lain.
Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungtuban Agung Heri Susanto mengatakan, kesadaran untuk memulai pertanian organik lantaran sempat terjadi gagal panen berulangkali. Yang ditengarai akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang sudah berlebih.
Terlebih, sejak 1980 tanah di desa tersebut ditanami setahun tiga kali yang semuanya padi. Diperparah dengan penggunaan pupuk kimia yang makin berlebih.
‘’Pemupukan kimia sudah di atas rata-rata standar. Standarnya 1 hektare, pemupukannya 3,5 kwintal. Nah di sini sudah sampai 5 kwintal sampai 1 ton per hektare," tambahnya.
Ia pun menghitung pola itu dipakai sejak 1990 hingga 2020, atau selama 30 tahun. Dengan demikian tiap satu hektare lahan telah terkontaminasi 90 ton pupuk kimia.
‘’Dampaknya, lambat laun, hasilnya tidak maksimal. Tanah capek. Pernah sama sekali gak panen. Karena pupuk kimia ini kan ada residu. Akhirnya kami mencoba mencari solusi agar pertanian sebagai mata pencaharian warga desa kembali pulih. Lahan normal. Mendapatkan penghasilan dari pertanian," tambahnya.
Pihaknya pun mencari solusi dengan berkoordinasi dengan berbagai lintas sektor. Dari dinas pertanian, NGO, ahli, akademisi, dan berbagai pihak lain. "Solusi tepat yang diarahkan kembali menjalankan praktik kembali ke alam. Organik," imbuhnya.
Akhirnya dimulai dengan melakukan banyak diskusi, edukasi, untuk memberikan pemahaman ke masyarakat. Kemudian dari situ barulah mulai didemonstrasikan secara perlahan.
‘’Dengan dukungan tenaga ahli bidang organik, berbagai stakeholder kami berupaya mengembalikan kesuburan tanah. Kesehatan tanah dan proses pengolahannya," paparnya.
Untuk pestisida organik diolah dengan mikroorganisme lokal di lingkungan sekitar. Seperti rebung, bonggol pisang, mahoni, dan tumbuhan pahit lainnya. ‘’Didampingi tenaga ahli, warga membuat pestisida hayati. Mandiri," jelasnya.
Menurutnya awal-awal memang tak banyak petani yang percaya. Sebab cara berpikir mereka sudah terkontruksi dengan cara bertani konvensional. Yang sudah turun temurun.
‘’Beroganik gak mudah. Kalau organik masyarakat agak ribet. Meramu sendiri. Berbeda dengan beli. Namun secara ekonomis menguntungkan. Lebih murah. Bahan ada di sekitar," terangnya.
Akhirnya untuk meyakinkan masyarakat, dimulai dengan membuat demplot 3 hektare saja. Kemudian juga didorong dengan kebijakan. Agung Heri yang juga menjadi Ketua Praja Blora itu mewajibkan para perangkat desa, agar tanah bengkoknya harus digarap secara organik.
"Perangkat desa jadi motor penggerak. Setengah sampai 1 Hektare harus organik, untuk masing-masing perangkat desa," imbuhnya.
Dari situlah kini setidaknya sudah ada 30 hektare lahan di Desa Sidorejo yang diolah secara organik. Mulai dari pengolahan, pemupukan hingga penggunaan pestisida.
"Hasilnya kita punya produk beras organik. Sudah dipasarkan tingkat lokal maupun di luar daerah sampai Jakarta, Palembang dan luar Jawa lain," jelasnya. (hul/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana