RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Harga gabah di tingkat petani masih jadi masalah sampai saat ini. Khususnya saat musim panen raya. Banyak petani mengeluh harga relatif turun. Sebab, rerata masyarakat masih menjual di tengkulak. Padahal, seharusnya penjualan bisa dilakukan pemerintah dengan harga sesuai peraturan, Rp 6.500 per kilogram (kg) gabah kering panen (GKP).
‘’Bulog (badan urusan logistik) masih kurang sosialisasi di desa-desa. Apa guna distribusi militer ke bulog jika kondisi terkini masih sama seperti dulu,” ujar Parno petani Desa Glagahan, Kecamatan Sugihwaras, Jumat (11/4).
Dia melanjutkan, telah panen pada pertengahan Maret lalu. Gabahnya dijual di tengkulak setempat. Menurutnya, harga gabah basah Rp 6.000 per kg menggunakan combine dan Rp 5.600 per kg menggunakan blower. ‘’Kalau kering Rp 6.500,” katanya.
Menurutnya, bulog masih kurang sosialisasi terkait harga pembelian pemerintah (HPP). Harusnya punya tengkulak yang diorganisir. Tujuannya tidak ada kejahatan atau monopoli gabah di tingkat petani. ‘’Seharusnya bulog menyelesaikan kelompok tengkulak yang masih ada hari ini. Setidaknya harus memetakan ulang di 28 kecamatan,” ujarnya.
Dia menambahkan, pemetaan tengkulak itu untuk mengontrol harga gabah. Bulog harus berkoordinasi dan komunikasi dengan tengkulak yang ada di kecamatan atau desa-desa. Agar tidak ada tengkulak liar. ‘’Bahkan, yang dilakukan tidak hanya membeli gabah dan diproduksi tapu menebas. Ini kan lebih repot lagi,” ujarnya.
Terpisah, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Bojonegoro Amin Thohari menegaskan, berdasar pantauan dan pengakuan petani area Kecamatan Sumberrejo dan Kedungadem harga gabah di angka Rp 5.300 per kg. menurutnya, penyerapan bulog di tingkat masyarakat masih sulit. Tidak semua hasil panen petani yang dijual diserap oleh bulog.
‘’Kalau indikasi saya masih ada permainan. Secara analissi kejadian seperti itu. Bahkan, kalau petani mau menjual di bulog alasannya ada saja. Seperti harus ada persetujuan gapoktan (gabungan kelompok tani) lah, dinas pertanian lah,’’ ujar Sekretaris Komisi D DPRD Bojonegoro itu.
Amin melanjutkan, harusnya bulog memberi tahu dan memasifkan sosialisasi titik-titik mana atau prosedur serapan melalui bulog. Juga, harus memperbaiki sistem penyerapan gabah. ‘’Bulog jangan hanya ngomong kalau sudah menyerap di masyarakat,” sindirnya. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana