BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Antrean catering atau penyedia jasa makan dan minum (mamin) mengular di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro Rabu (18/12). Antrean 200 hingga 300 orang per hari tersebut sudah terjadi sejak sepekan terakhir.
Berdasarkan data Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro, tercatat 5.590 penyedia jasa mamin mendaftarkan nomor pokok wajib pajak (NPWP), sebagai persyaratan penyedia catering dalam program makan gratis.
Kepala KPP Pratama Bojonegoro Djunaidi Djoko Prasetyo menyampaikan, antrean itu calon rekanan yang berharap bisa mengikuti tender dalam program makan gratis.
Karena akan berhubungan dengan pemerintah, jadi harus melengkapi NPWP untuk lolos sebagai penyedia catering dalam program tersebut.
‘’Memiliki NPWP bukan berarti harus membayar pajak. Karena mereka dianggap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kalau masih UMKM kecil ber-NPWP, maka tanpa membayar,’’ ujarnya.
Berdasar data dari KPP Pratama Bojonegoro, daerah dengan pendaftar Barisan Relawan Nusantara Raya (BRNR) yang membuat NPWP terbanyak kedua di Jawa Timur. Yakni, sekitar 5.590 pendaftar.
‘’Antrean sudah sejak seminggu ini. Mulai layanan dibuka pukul 8.00 hingga 16.00,’’ bebernya.
Dia mengatakan, para calon penyedia catering akan melalui proses seleksi dengan mengikuti tender. Sehingga, diwajibkan memiliki NPWP. Untuk jumlah kebutuhan penyedia tergantung jumlah sekolah di setiap desa.
Jika satu sekolah terdapat 3 pendaftar, maka 2 di antaranya tidak lolos. Bagi peserta tidak lolos, dapat mengikuti tender kembali di tahun depan.
‘’Isunya anggaran Rp 10 ribu per kotak, bisa (mencukupi) tapi mepet. Tapi, harus disyukuri, negara bisa menyediakan makan gratis itu sudah luar biasa,’’ tuturnya. (ewi/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana