BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Mulai Oktober tahun ini semua produk yang beredar harus bersertifikat halal. Namun, sampai saat ini kesadaran produsen baik minuman, makanan, maupun produk olahan masih rendah. Padahal banyak fasilitasi sertifikasi halal gratis, tapi tidak diakses.
Satuan tugas (Satgas) halal Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro berupaya untuk mengumumkan impelemantasi wajib halal.
Baik melalui menunjuk pengawas produk halal hingga melakukan pengawasan di pasar tradisional maupun modern. Sehingga kesadaran masyarakat terkait produk halal meningkat.
Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Unisma Adib Nudiyanto mengatakan, untuk sertifikasi halal diwajibkan Oktober 2024. Namun masih banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menyepelekan sertifikasi halal.
‘’Padahal banyak fasilitasi gratis,” ungkapnya.
Menurut Adib masyarakat secara umum masih rendah dalam pentingnya produk halal. Sehingga ketika tidak ada ketegasan dan penegakan hukum atau sanksi, akan sulit menigkatkan kesadaran masyarakat.
‘’Di Bojonegoro akan ada korelasi siginifikan antara kesadaran dengan penegakan hukum dan sanksi,” ujarnya.
Ketua Satgas Halal Kemenag Bojonegoro Zaenal Arifin mengatakan, pada Oktober 2024 semua produk wajib bersertifikat halal. Sehingga saat ini terus dilakukan sosialisasi untuk mendorong pengajuan sertifikasi halal.
‘’Banyak fasilitasi dari berbagai pihak untuk sertifikasi halal,” jelasnya.
Zaenal mengaku pengawasan di pasar tradisional dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya produk halal. Seperti yang dilakukan awal April lalu, pengawasan di lima pasar tradisional.
‘’Mulai Pasar Padangan, Kalitidu, Bojonegoro Kota, Sumberrejo hingga Baureno,” terangnya. (irv/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana