BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Petani hutan atau pesanggem memertanyakan hibah pupuk dari Pemkab Bojonegoro.
Sebab, selama ini kerap berjuang sendiri. Apalagi, harga pupuk nonsubsidi di lapangan cukup memberatkan petani.
Sebaliknya, petani hutan tidak mendapat jatah kuota pupuk subsidi.
‘’Terjadinya kelangkaan pupuk ini bisa memunculkan mafia,’’ tuding Ketua Asosiasi Masyarakat Desa Pemanfaat Hutan (Asmaptan) Bojonegoro Amin Tohari.
Dia mengatakan, asmaptan bersama pesanggem melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro pada Kamis (28/3) lalu. Tujuannya meminta kejelasan hibah pupuk pernah disampaikan sebelumnya. Karena belum ada realisasi hingga kini.
Dia menyampaikan, sudah sejak lama pesanggem tidak menerima pupuk subsidi maupun hibah nonsubsidi. Yakni dari akhir 2022. Padahal, sebelumnya mendapatkan. ‘’Katanya (pesanggem) bakal diberi pupuk nonsubsidi namun, belum ada realisasi. Kemudian, dikatakan penyalurannya melalui kelompok tani tapi, hanya sebagian kecil,’’ ujar Amin sapaannya.
Dia melanjutkan, di sela belum adanya kejelasan hibah nonsubsidi harga pupuk melambung tinggi. Melebihi HET.
Dari sekitar Rp 125 ribu per sak atau karung menjadi Rp 170-250 ribu per karung.
Dia memprediksi, hal tersebut dikarenakan adanya permainan harga dari mafia. Sebab, kebutuhan pupuk pesanggem termasuk besar. Sedangkan, tidak ada stabilisasi harga seperti subsidi.
‘’Lahan garapan pesanggem ini luas. Sekitar 50 ribu hektare. Sedangkan, mereka membutuhkan pupuk agar tanamannya misal jagung tumbuh baik,’’ tegasnya.
Amin menambahkan, audiensi dilakukan belum memberi titik terang. Sehingga meminta dilakukan kembali pada Rabu (3/4) mendatang dengan melibatkan organisasi pihak daerah (OPD) terkait.
Di antaranya dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP), dinas perdagangan, koperasi, dan usaha mikro (disdagkopum), hingga cabang dinas kehutanan (CDK). ‘’Kami meminta audiensi kembali. Melibatkan pihak terkait,’’ harapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala DKPP Bojonegoro Helmy Elisabeth mengatakan, pada 2023 belum ada alokasi pupuk subsidi untuk pesanggem.
Beberapa hari lalu baru dibahas alokasinya untuk LMDH (lembaga masyarakat desa hutan) dan KTH (kelompok tani hutan). Namun, masih menunggu regulasi dari kementerian pertanian.
Dia melanjutkan, terkait harga pupuk sudah ada ketentuan HET. Urea Rp 122,5 ribu per karung dan Phonska Rp 115 ribu per karung. ‘’Baru dibahas (regulasinya),’’ pungkas Helmy sapaan akrabnya. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana