BLORA, Radar Bojonegoro - Peternakan sapi yang dikelola Pemerintah Desa (Pemdes) Gadon, Kecamatan Cepu melalui Dana Desa (DD) 2022 tuai polemik. Pasalnya, pengelolaan ternak tidak transparan dan kepala desa (kades) terkesan berbelit.
Program sempat diusulkan oleh Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa (DPMD) Blora untuk dikelola BUMDes. Namun, tidak dilaksanakan. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gadon Hari mengungkapkan, program peternakan sapi pada 2022 lalu seharusnya dibelikan delapan ekor sapi.
Namun, karena saat itu satu ekor terkena wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), akhirnya tinggal tujuh ekor. Namun, beberapa waktu lalu empat ekor sapi dijual oleh kades. ’’Saat ditanya untung atau rugi, Kades tidak menjawab. Kami (BPD) maunya terbuka, karena ini untuk kemajuan desa,” ungkapnya.
Dari informasi yang didapatkan, peternakan sapi tersebut merupakan realisasi dari program ketahanan pangan. Anggaran yang dikucurkan melalui DD senilai Rp 142 juta. Satu ekor sapi dibeli seharga sekitar Rp 17 juta.
Karena tidak ada kejelasan dari kades, warga menduga uang hasil penjualan sapi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi kades. Padahal ternak sapi tersebut berdasar kesepakatan bersama Camat dan BPD.
Dengan ketentuan yang berhak mengelola adalah BUMDes. Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Terpisah, Sekretaris Desa Gadon Subiyanto mengungkapkan, pada 2023 lalu pihak DPMD Blora sempat menyarankan agar pengelolaan program tersebut diserahkan kepada BUMDes. Namun, hingga saat ini belum terealisasi. ’’Iya, DPMD menyarankan agar program ini dikelola BUMDes, tapi belum terealisasi,” katanya.
Sementara itu, Kades Gadon Akub saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Bojonegoro melalui sambungan telepon belum memberikan jawaban Rabu (20/11). (luk/bgs)
Editor : Hakam Alghivari