RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Pemerintah kabupaten (pemkab) mengalokasikan anggaran sekitar Rp 170 miliar pada program bantuan keuangan khusus desa (BKKD) di tahun ini.
Namun, tak semua desa mencairkan anggaran digelontorkan tersebut. Di antaranya Desa Klino, Kecamatan Sekar yang menerima pagu sekitar Rp 747 juta. Dana yang direncanakan untuk pembangunan jalan poros desa itu tidak dicairkan oleh pemerintah desa (pemdes) setempat.
Kepala Desa (Kades) Klino, Kecamatan Sekar Dwi Nur Jayanti belum memberikan penjelasan secara rinci mengenai alasan tidak dicairkannya bantuan tersebut. ‘’Kades tinggal pasrah, seharusnya sudah selesai di bulan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sekar Yasminto mengatakan, pihak kecamatan belum berkoordinasi langsung pemdes setempat terkait keputusan tidak mencairkan BKKD. ‘’Kami belum sempat koordinasi, namun dari berita acara yang masuk di kami, berdasarkan musyawarah desa, jalan yang akan dibangun di Desa Klino dinilai masih layak dilalui sehingga pihak desa tidak mencairkan dana tersebut,’’ ujar dia.
Terkait mekanisme pengajuan BKKD, Yasminto menjelaskan, pemdes harus mengajukan permohonan bantuan maupun lokasi akan di bangun kepada pemkab pada tahun anggaran sebelumnya untuk mendapatkan alokasi anggaran pada tahun berikutnya. ‘’Kalau aturannya, desa pada tahun kemarin harus mengajukan surat untuk tahun ini dalam meminta BKKD,’’ terangnya.
Baca Juga: Kejari Bojonegoro Bidik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Poros Desa Klino
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas (Kadin) Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PUBMPR) Bojonegoro Chusaivi Ivan Rachmanto membenarkan. Pemdes Klino, Kecamatan Sekar tidak mencairkan bantuan pembangunan jalan poros desa tahun anggaran saat ini karena tidak mengajukan kelengkapan persyarakat dibutuhkan. ‘’Iya betul, untuk Desa Klino tidak mencairkan (BKKD 2026, red),” terangnya.
Berdasar data dihimpun, pada 2025, pengelolaan pembangunan jalan poros desa dengan konstruksi beton atau rigid beton melalui program BKKD di desa tersebut sempat dilaporkan ke kejaksaan negeri (kejari). Saat itu, proyek tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp 2,7 miliar.
Selain itu, inspektorat juga merekomendasikan pembongkaran jalan untuk dilakukan perbaikan kembali. Rekomendasi tersebut muncul setelah hasil pemeriksaan menilai kualitas pekerjaan belum memenuhi standar yang ditentukan. Adapun pada 2026, pemkab mengalokasikan sekitar Rp 170 miliar untuk program BKKD yang menyasar berbagai sektor pembangunan di desa. Dari total alokasi tersebut, sebanyak 217 desa mendapatkan bantuan untuk pembangunan jalan.
Baca Juga: Warga Desa Klino Laporkan Dugaan Penyimpangan Proyek BKKD, Inspektorat Segera Lakukan Pemeriksaan
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan jembatan di 14 desa dan pembangunan jembatan lanjutan di 20 desa. Kemudian, pembangunan sarana dan prasarana mendapat alokasi untuk 26 desa, jalan lingkungan desa di 10 desa, serta sarana dan prasarana lingkungan di dua desa.
Juga, ada alokasi BKKD untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga di 24 desa. Selanjutnya, sembilan desa mendapatkan bantuan pembangunan balai desa dan satu desa untuk pembangunan pasar desa. Sementara itu, terdapat enam titik lokasi yang masuk dalam kategori BKKD top-down untuk pengembangan kawasan wisata. (yna/msu)
Editor : Farhan Reza Ardiansyah