BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro dalam menangani seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 patut disorot.
Karena, lambatnya Nomor Induk (NI) PPPK) Bojonegoro hasil tes 2023 ternyata dipicu usulan BKPP Bojonegoro ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) lemot.
Sehingga, tertinggal dari kabupaten lain. Bahkan, Kabupaten Blora sudah dilantik akhir April lalu.
Menurut Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya Mohammad Ridwan melalui Tim Humas, terlambatnya NI PPPK Kabupaten Bojonegoro dipengaruhi dari keterlambat dalam proses pengusulan, sehingga memerlukan pengajuan dispensasi ke BKN.
‘’Akibat dari keterlambatan tersebut, maka Pemkab Bojonegoro berkasnya masuk paling akhir di antara kabupaten/kota di Jawa Timur,” terangnya.
Selain itu, Konsekuensi dari hal tersebut, pihak Kanreg 2 BKN Surabaya harus menempatkan Bojonegoro di akhir.
‘’Karena menetapkan prosedur first in first out (Fifo), baru akan memproses jika usulan masuk terdahulu sudah selesai berproses,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.
Sementara itu, terlambatnya NI PPPK khususnya tenaga guru, membuat sejumlah guru harus menganggur selama 4 bulan terakhir. Hal itu diungkapkan oleh Putra, salah satu peserta PPPK. ‘’Yang penting ada kejelas dulu, kendalanya apa sampai terlambat seperti ini,” ungkapnya.
Menurutnya, selain membuat guru swasta hingga PPG pra jabatan harus menunggu lama, belum adanya kejelasan menyebabkan guru gelisah akan proses penempatan. ‘’Paling tidak bisa mengumumkan sekolah dili, karena ada teman-teman dari luar kota gelisah penempatan karena mereka harus mencari tempat tinggal,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro Aan Syahbana belum bisa dikonfirmasi. Pesan via WhatsApp hingga pukul 17.00 belum mersepons. (dan/msu)
Editor : Hakam Alghivari