BLORA, Radar Bojonegoro - Bupati Blora Arief Rohman berharap Kabupaten Blora bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) seperti tahun-tahun sebelumnya. Pihaknya pun telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 unaudited ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah, Jumat (15/3).
Bupati Arief mengatakan, untuk mempertahankan capaian WTP tersebut, pihaknya telah melakukan beberapa hal. Khususnya, dalam perbaikan tata kelola keuangan. ’’Harapan kami, agar hasil pemeriksaan terinci atas LKPD Tahun Anggaran 2023, kembali mendapatkan opini WTP,” ujarnya.
’’Beberapa hal yang telah kami lakukan untuk mempertahankan WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2023, di antaranya terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan untuk menjadi lebih baik,” imbuhnya.
Selain itu, menurutnya, juga terus berupaya memperbaiki kelemahan serta kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan. Termasuk berusaha semaksimal mungkin menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Serta, penguatan komitmen dan integritas. Dengan diserahkannya LKPD unaudited kepada BPK tersebut, kemudian akan dilakukan serangkaian audit atau pemeriksaan secara terperinci. Dan, Pemkab Blora siap mendukung kelancaran proses pemeriksaan tersebut.
’’Kami siap untuk dilakukan audit terinci atas LKPD yang telah kami serahkan. Sebagai lanjutan proses audit interim I pada akhir tahun anggaran 2023 dan audit interim II pada awal tahun 2024,” imbuh Bupati Arief.
Ia juga mengatakan, pihaknya menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan LKPD. Untuk itu, Pemkab Blora selalu berupaya mendukung penuh semua proses pemeriksaan melalui arahan kepada seluruh perangkat daerah agar kooperatif. Baik dan proaktif serta menyiapkan data-data yang diperlukan selama pemeriksaan audit terinci.
Koreksi dan masukan dari Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, lanjut Bupati, sangat diharapkan. Sehingga, pemkab dapat mengetahui dan melakukan evaluasi atas kelemahan dalam laporan keuangan telah disusun. Agar kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka penyempurnaan LKPD.
Sementara itu, Kepala Sub Auditorat Wilayah III BPK Perwakilan Jawa Tengah Puspitaningtyas, mengapresiasi atas kepatuhan Pemkab Blora dalam menyampaikan LKPD secara tepat waktu. Menurutnya, dengan diterimanya dokumen LKPD tersebut, BPK akan segera menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan terperinci.
’’Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemkab Blora, Pemkab Purworejo, dan Pemkab Temanggung atas kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang mewajibkan daerah menyampaikan LKPD unaudited sebelum 31 Maret,” paparnya. (*/hul)
Editor : Hakam Alghivari