BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Bojonegoro absen dalam aksi revisi UU Desa ke Senayan Senin (5/2). Sebab, menilai tuntutan para kepala desa (kades) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak menguntungkan bagi mereka.
Sedangkan, PPDI menuntut lima hal berbeda. ’’Jika, ada yang berangkat itu atas nama pribadi. Bukan tanggung jawab PPDI,” ujar Ketua PPDI Bojonegoro Parno Suwanto kemarin. Dia melanjutkan, ketidakhadiran PPDI dalam rangka aksi menagih janji revisi UU Desa termasuk perpanjangan masa jabatan kades dinilai tidak menguntungkan.
Dan, PPDI telah mengajukan sendiri perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalamnya ada lima tuntutan.
Meliputi penyesuaian gaji perangkat desa (perades) berdasar masa kerja, mendapat gaji ke-13, ada tunjangan hari raya (THR) setiap tahun, dan memperoleh dana purna tugas setelah menjabat.
Kemudian, anggaran tersebut harus bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). ’’Draf revisi UU Desa tidak menguntungkan bagi PPDI. Dan, kami sudah ada tuntutan untuk perubahan PP Nomor 11 Tahun 2019,’’ ujarnya.
Dia melanjutkan, jika anggaran bersumber dari APBN otomatis gaji tidak bersumber dari alokasi dana desa (ADD) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Perbedaan gaji setiap perades, lanjut dia, harus dibedakan lantaran tidak adil jika disamakan. Lamanya masa tugas harus jadi pertimbangan. ‘
’’Karena tidak logis. Perades sudah mengabdi 25 tahun disamakan dengan yang baru dilantik. Dan, selama ini tidak ada kenaikan gaji,’’ bebernya. Dia mengklaim, draf diajukan PPDI telah diterima Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan masuk di meja Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. (yna/bgs)
Editor : Hakam Alghivari