BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Alat peraga kampanye (APK) seperti mati satu tumbuh seribu. Meski sudah dua kali dilakukan penertiban di seluruh Kecamatan. Namun, hingga Jumat (2/2), masih ditemukan adanya APK yang melanggar aturan.
Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bojonegoro, dalam dua kali melakukan iventarisir APK. Telah tercatat 2.346 APK di Bojonegoro melanggar aturan kampanye pada tahap pertama pada Desember lalu. Kemudian, pada tahap kedua Januari lalu, jumlah tersebut naik menjadi 2.890 APK melanggar.
‘’Hari ini (2/2) kembali dilakukan penertiban total, dalam rangka Jumat bersih APK melanggar Se-Jawa Timur,” ungkap Ketua Bawaslu Bojonegoro Handoko Sosro Hadi Wijoyo kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.
Menurutnya, penertiban tersebut sebagai upaya menyambut hari tenang.‘’Penertiban baliho, khususnya yang terpaku di pohon,” tegasnya.
APK yang dicopot rata-rata dipasang di pepohonan pinggir jalan baik itu caleg, capres dan cawapres, maupun DPD. Selain itu, menjelang masa tenang pada 11-13 Februari, baru akan dilakukan kembali penertiban total.
Sementara itu, Kepala Dinas DLH Dandi Suprayitno menyampaikan, untuk pemasangan APK di pohon, terlebih dengan paku akan berdampak pada pertumbuhan pohon. Selain itu, ada aturan Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah perkotaan. Pohon masuk kawasan RTH di bawah kewenangan DLH Bojonegoro. “Ada larangan sanksi bagi yang merusak pohon, sesuai Perda RTH,” katanya.
Kabid Penegakkan Perundang-undangan Satpol PP Bojonegoro Yoppy Rahmat Wijaya mengatakan, penertiban baliho juga dilakukan oleh Satpol PP untuk membantu panitia pengawas pemilu kecamatan (Panwascam).
‘’Untuk penertiban dan pendataan, dilakukan panitia pengawas pemilu di masing-masing kecamatan,” terangnya. (dan/msu)
Editor : Hakam Alghivari