BLORA, Radar Bojonegoro - Untuk meningkatkan kualitas pemerintahan di Blora, Kamis (25/1) lalu Bupati Arief Rohman mengajak seluruh kepala organisasi pemerintahan daerah (OPD) Blora konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) . Hal itu sebagai upaya meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) di jajaran Pemkab Blora.
Bupati Arief menyampaikan bahwa Pemkab Blora berkomitmen serius untuk meningkatkan capaian SAKIP, RB, serta berupaya untuk bisa meraih ZI.
‘’Ini kami full team ya. Nanti akan di-coaching teman-teman dari KemenPAN RB, jadi memang kami ingin serius tentang hal ini. Terus terang penilaian di Pemkab Blora terkait SAKIP, RB, dan ZI belum bagus. Masih perlu kita dorong dan tingkatkan,’’ terang Mas Arief, sapaannya.
Sejak 2018 nilai SAKIP mendapatkan predikat B dengan nilai 60,35. Dan pada akhir tahun 2023 tetap dalam predikat B dengan nilai 65,40. Sama halnya dengan nilai RB sampai dengan akhir tahun 2022 masih mendapatkan predikat C dengan nilai 59,23. Sedangkan ZI, belum mendapatkan predikat WBK/WBBM.
‘’Melihat kondisi itu, kita berharap kedepan pencapaiannya bisa ditingkatkan. Indikator-indikator yang ada terus ditingkatkan, dan kami yakin semua OPD pasti bisa serta mohon komitmennya,’’ ungkap Bupati.
Bupati Arief minta agar Kemenpan RB bisa mendampingi dan memberi arahan kepada seluruh Kepala OPD dan Camat jajaran Pemkab Blora. Salah satunya dengan sesi pendampingan coaching clinic dengan narasumber dari Kemenpan RB yang berlangsung 24-25 Januari, di Hotel Grand Kemang, Jakarta.
‘’Lewat pendampingan tersebut kami harap seluruh OPD bisa memiliki pemahaman untuk meningkatkan capaian-capaian pada SAKIP, RB, ZI,’’ jelasnya.
Bupati Arief berpesan kepada jajarannya untuk mengikuti pendampingan dari Kemenpan RB tersebut secara serius dan sungguh-sungguh. Sehingga kedepannya bisa menghasilkan output seperti yang diharapkan, yakni meningkatnya capaian nilai SAKIP, RB, ZI. ‘’Ini sebuah bentuk komitmen kami. Untuk itu saya minta kepada seluruh perangkat daerah atau yang mewakili untuk benar-benar serius, dan mengerti. Ketika kepala daerah sudah punya komitmen pada hal tersebut, harus juga diikuti komitmen kepala OPD. Harapan kita untuk bisa naik kelas insyaAllah bisa,’’ jelasnya. (hul/*)
Editor : Hakam Alghivari