BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Guru honorer di Bojonegoro mendapat angin segar terkait rencana insentif dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024. Terlebih guru madrasah, yang telah lama menunggu.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro Abdul Wahid merespons positif adanya insentif tersebut, namun menantikan tindaklanjut.
Menurutnya, pengajuan insentif untuk guru madrasah yang dilayangkan Kemenag selama ini selalu mandek. Selain itu, insentif yang diberikan guru tetap yayasan (GTY), berbeda dibanding guru tidak tetap (GTT) di lingkungan dinas pendidikan.
‘’Kemenag berharap kearifan kebijakan, pemerintah daerah tidak tebang pilih untuk insentif GTY yang hanya dari dinas pendidikan saja,” katanya.
Menurutnya, guru madrasah juga ikut dalam membimbing putra-putri di Bojonegoro, merasakan dampak ekonomi, dan turut andil membayar pajak. Karena itu, perlu adanya kesetaraan honorer di Bojonegoro.
‘’Semoga lebih diperhatikan, sebab dalam Perda Nomor 8 Tahun 2022, bahwa dana hibah bisa diberikan kepada guru nonPNS di SD sampai SMA termasuk MI sampai MA,” jelasnya.
Mantan ketua GTT tersebut menilai, saat ini sudah ada beberapa kabupaten lain memang sudah menerapkan demikian, seperti di Pasuruan, Jombang, dan Gresik dengan insentif Rp 700 ribu. ‘’Terlebih di Bojonegoro APBD besar, dan sudah ada cantolan Perda. Untuk lebih sinergi,” jelasnya.
Menurutnya, guru madrasah di Bojonegoro saat ini terdata sekitar 4.000.
Sementara itu, dalam kebijakan Pemkab Bojonegoro, honorer akan mendapat honor dari APBD 2024, yakni GTT dan PTT dengan besaran Rp 1.035.000 per bulan. Sedangkan, untuk GTY mendapat Rp 500.000 per bulan.
Dikonfirmasi terpisah, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto mengatakan, bahwa untuk teknis penerimaan insentif tersebut, bisa dicek kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Bojonegoro. (dan/msu)
Editor : Hakam Alghivari