Daerah Ekonomi Gemas Haji & Umrah Headline News Internasional Kawan Cilik Kesehatan Kuliner Lentera Islam Mbakyu Nasional Opini Otomotif Pendidikan Peristiwa Persepsi Politik & Pemerintahan Redaksi She Sportainment Tausiah Ramadan Teknologi Weekend Wisata Yuk

Tak Lolos PPPK, Guru Honorer Bojonegoro Nekat ke Jakarta Mengadu KemenPAN-RB

Hakam Alghivari • Rabu, 24 Januari 2024 | 20:00 WIB
Ilustrasi PPPK (AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)
Ilustrasi PPPK (AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Guru honorer di Bojonegoro nekat mengadukan nasibnya ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) di Jakarta Senin (23/1).

Terkait keresahan polemik persaingan rekrutmen pegawai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Bojonegoro. 

Guru yang nekat ke Jakarta itu tergabung dalam forum peserta seleksi PPPK Passing Grade 2023 Bojonegoro, guru honorer tersebut sebelumnya telah menyampaikan tuntutan pada pemerintah daerah.

Bahkan, sekitar 200 guru tidak tetap (GTT) dan guru tetap yayasan (GTY) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro pada 18 Januari lalu.

‘’Audiensi di KemenPAN-RB, masih terkait tuntutan kami sebelumnya,” ungkap salah satu guru honorer Setyorini pasca pulang dari Jakarta kemarin (23/1). Namun, pihaknya mengaku tak sendiri, dan memberangkatkan empat perwakilan dari Bojonegoro. Bahkan, bersama 29 Kabupaten lain, baik guru honorer memilik sertifikat pendidikan (serdik) maupun nonserdik.

Menurutnya, dalam audiensi ia melihat adanya titik terang. Sebab, guru honorer diberikan kesempatan karena semuanya mempunyai hak untuk ikut tes CAT. ‘’Sudah adanya pembahasan tentang penyelesaian tenaga honorer kategori (THK) 2 pada formasi 2024,” jelas perempuan asal Kecamatan Dander itu.

Sementara itu, salah satu tuntutan tertulis forum peserta seleksi PPPK passing grade 2023 Bojonegoro, menyatakan bahwa 2024 menjadi tahun terakhir pemerintah dalam menyelesaikan honorer. Hal itu, sesuai Pasal 66 UU ASN Tahun 2023 yang menjelaskan penataan tenaga honorer wajib diselesaiakan sebelum Desember 2024.

Wakil ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto mengatakan, forum GTT dan GTY memang telah berniat ke kantor kemenPAN-RB sejak audiensi di DPRD 18 Januari lalu. 

Menurutnya, hal itu bagian dari invetarisasi masalah yang memang perlu diperhatikan. ‘’Kalau dari kami, apa pun bentuknya mereka bagian dari pahlawan. Namun sampai detik ini, masih belum mendapat perhatian khususnya guru-guru yayasan,” terangnya. (dan/msu)

 

Editor : Hakam Alghivari
#guru honerer #bojonegoro #KemenPAN dan RB #mengadu #pppk #jakarta