LAMONGAN, Radar Lamongan – SPBU harus menyesuaikan kuota dalam pembelian bahan bakar mintak (BBM) bersubsidi jenis solar dan pertalite. Direktur SPBU Basuki Rahmad, Adi Nugroho, menjelaskan, pertalite dan solar sudah ditentukan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.
Setiap SPBU diberi kuota dalam satu tahun. SPBU harus mengatur sendiri kebutuhan setiap bulannya berapa kiloliter. Menurut dia, kuota ini kemungkinan disesuaikan kebutuhan rata-rata dalam satu tahun.
Sistem sebelumnya, lanjut dia, kebutuhan setiap bulannya diajukan. Sekarang, hitungan kuota tahunan. Namun, nantinya ada evaluasi. Adi berharap tetap bisa memenuhi kebutuhan konsumen.
“Kalau di SPBU Basuki Rahmad tidak menyediakan solar, hanya pertalite (yang subsidi). Dan konsumen pertalite paling banyak,” jelasnya.
Sales Branch Manajer (SBM) V Surabaya, Arif Rohman Khakim, menjelaskan, pertalite dan solar didistribusikan sesuai SK BPH Migas karena dua produk tersebut sifatnya subsidi (solar) dan penugasan (pertalite). Nantinya dievaluasi terkait kebutuhan SPBU setiap tiga bulan.
Menurut Arif, kuota ini hanya diterapkan untuk pertalite dan solar. Produk lainnya masih normal karena nonsubsidi. “Setiap badan usaha dan pemerintah sudah diinformasikan terkait kebijakan ini, dan nanti akan dievaluasi setiap tiga bulan,’’ jelasnya.
Arif menuturkan, penyaluran jenis BBM khusus penugasan pertalite tahun ini dikuota 31,7 juta kilo liter (kl). Tahun lalu, mencapai 32,56 juta kl. Penetapan kuota ini disesuaikan realisasi tahun 2023 yang hanya 30 juta kl di Indonesia. (rka/yan)
Editor : Hakam Alghivari