BLORA, Radar Bojonegoro - Belum bisa mandiri, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Blora masih bergantung dana transfer pusat. Hal itu diakui Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora Slamet Pamudji.
Pria yang akrab disapa Mumuk menjelaskan, pendapatan pemerintah daerah ada dua. Pertama, dari pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer-transfer. ’’Total APBD Blora 2023 misalnya berjumlah Rp 2,4 triliun. Dari jumlah itu, sebagian besar masih mengandalkan dana transfer pusat,” jelasnya.
Menurutnya, jika tanpa mengandalkan dana transfer pusat dan provinsi, pemerintah daerah akan kesulitan dalam pembiayaan. Sebab, bila dipersentase dari total APBD, anggaran dari transfer mencapai 86 persen.
’’Blora ini masih bergantung dana transfer. Persentase PAD bila dibandingkan APBD hanya 14 persen. Artinya, kemampuan keuangan kita hanya 14 persen saja,” tuturnya.
Diketahui, total PAD Blora hanya sekitar Rp 300 miliar. Misalnya, untuk PAD 2023 jumlahnya Rp 375 miliar. Padahal untuk belanja pegawai saja pemerintah Kabupaten Blora memerlukan anggaran sampai 30 persen jumlah APBD.
’’Uniknya, dari 14 persen itu ya terbanyak dari BLUD (badan layanan usaha daerah) sampai Rp 150 miliar. Itu dari rumah sakit dan puskesmas,” jelasnya.
Selain itu, menurutnya, penyumbang berikutnya dari pajak penerangan jalan umum. Disusul pajak bumi bangunan (PBB). Kemudian kekayaan yang dipisahkan hasil BUMD. ’’Kemudian baru retribusi. Total dari semua retribusi itu hanya Rp 10 miliar,” jelasnya. (hul/bgs)
Editor : Hakam Alghivari