BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kabupaten Bojonegoro belum terbebas dari nikah dini. Meskipun, data terakhir menyebutkan penurunan dari tahun sebelumnya.
Berdasar data Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, angka diska (dispensasi kawin) pada 2021 sebanyak 608 diska, 2022 sebanyak 527 diska, dan 2023 sebanyak 448 diska.
Nikah dini itu, berdampak buruk bagi ibu dan anak. Dari risiko stunting, berat badan lahir rendah (BBLR), kurangnya pengetahuan pola asuh anak, hingga kematian ibu.
Batas minimal perkawinan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Anak. Yakni 19 tahun. ‘’Perkawinan anak berdampak bagi perempuan sebagai ibu dan anak itu sendiri. Bisa memicu kematian ibu,’’ jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bojonegoro Heru Sugiharto kemarin (2/1).
Menurut dia, perkawinan anak harus dicegah. Agar bayi sehat dan tumbuh normal. Sebab, nikah dini berdampak signifikan pada ibu dan anak. ‘’Untuk anak berisiko stunting, BBLR, hingga gizi tidak tercukupi,’’ paparnya.
Kemudian, dikarenakan faktor ekonomi mengakibatkan rendahnya makanan bergizi, asupan vitamin dan nutrisi, serta buruknya keragaman pangan bersumber protein hewani.
Sedangkan, dampak bagi perempuan sebagai ibu meliputi tingginya tensi, kurangnya pengetahuan pola asuh anak, hingga berpotensi menyebabkan kematian. ‘’Kami sudah berupaya untuk menekan perkawinan anak. Dengan program dari DP3AKB sendiri dan sinergi dengan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait,’’ klaimnya.
Meliputi Surat Edaran (SE) Bupati 31 Mei tentang Pencegahan Perkawinan Anak sebagai dasar kebijakan; sosialisasi kepada satuan tugas (satgas) perlindungan perempuan dan anak (PPA), bina keluarga remaja, forum anak, program sekolah orang tua hebat; serta sosialisasi radio, media massa, leaflet, poster, dan video.
Dia menambahkan, untuk pencegahan bekerja sama dengan OPD terkait yakni adanya program wajib belajar 12 tahun, beasiswa perguruan tinggi, pendewasaan usia perkawinan, gugus tugas kabupaten layak anak (KLA), serta bimbingan pra nikah dari Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Bojonegoro.
‘’Menjangkau sampai tingkat bawah. Satgas PPA ada di setiap desa. Tujuannya mencegah perkawinan anak, kekerasan perempuan dan anak, serta stunting,’’ bebernya.
Namun, angka tersebut masih tinggi. ‘’Tahun ini menjadi tantangan besar. Karena tren menurun. Jadi harus lebih turun lagi perkawinan anaknya,’’ ujarnya.
Panitera PA Bojonegoro Solikin Jamik mengatakan, dari banyaknya pengajuan diska hanya empat perkara ditolak. Serta, tidak ada perbedaan syarat pengajuan diska bagi pemohon hamil luar nikah maupun tidak.
‘’Hamil dan tidak merupakan alasan dikabulkan atau tidak, syaratnya sama,” jelasnya. (yna/msu)
Editor : Hakam Alghivari