BOJONEGORO,Radar Bojonegoro- Kabupaten Bojonegoro menduduki tingkat kerawanan tinggi untuk risiko penyelenggaraan pemilu.
Hal ini berdasar data survei Kodam V Brawijaya yang disampaikan langsung Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro. Dalam acara Penandatanganan Ikrar Komitmen Bersama Netralitas ASN, Non ASN, dan Kepala Desa Dalam Mendukung Sukses Pemilu/Pilkada 2024 di Pendapa Malowopati kemarin (13/12).
‘’Saya tidak tahu hasil survei ini dari mana. Tapi, pasti hasil survei ini sangat netral. Hal ini menunjukan risiko rawan penyelenggaraan pemilu di Bojonegoro,’’ ujar Pj Bupati Adriyanto.
Selain itu, orang nomor satu di Pemkab Bojonegoro itu menyebut ada anggota ASN terindikasi tidak netral. Hal ini disampaikan pada paripurna DPRD beserta dengan beberapa bukti.
‘’Saya ingatkan, para ASN bekerja untuk RI, bukan pribadi atau kelompok tertentu. Tolong jangan menjadi contoh tidak baik kepada masyarakat. Selama bisa bekerja dengan baik, jabatan tidak akan hilang,’’ pesannya.
Menurut Pak Adriyanto, ketidaknetralan menjadi taruhan kepercayaan masyarakat. Sehingga membuat Pj Bupati sampai dua kali menerbitkan surat instruksi terkait netralitas untuk menjaga kondusivitas di Bojonegoro.
Karena, ketidakpercayaan masyarakat berisiko pada kegagalan pemilu hingga terjadinya konflik.
‘’Tolong benar-benar menjadi perhatian. Ada konsekuensi untuk para ASN, Non ASN, dan Kades apabila terindikasi tidak netral,’’ ujarnya.
Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, mengenai netralitas sudah dibahas oleh forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda). Pemkab Bojonegoro akan bentuk tim satuan tugas (satgas), tugasnya melaksanakan beberapa hal saat di lapangan terdapat ketidaksesuaian aturan. ‘’Dari satgas ada keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,’’ tuturnya. (ewi/msu)
Editor : Hakam Alghivari