DPRD Lamongan Bahas Raperda Pengelolaan Air Tanah

Hakam Alghivari • Dipublikasikan Rabu, 13 Desember 2023 | 18:30 WIB
BAKAL DIATUR PERDA: Salah satu tangki yang mengambil air bawah tanah.  (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)
BAKAL DIATUR PERDA: Salah satu tangki yang mengambil air bawah tanah. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)

LAMONGAN, Radar Lamongan – Raperda pengelolaan air bawah tanah terus dibahas. Perwakilan LSM Lets Manajemen, Afif, mengklaim memiliki data 93 persen pengelola air bawah tanah tidak berizin, baik untuk usaha maupaun sosial masyarakat.

‘’Kalau boleh ngomong dari data orang yang menggali air bawah tanah, yang dijual yang berijin, tidak lebih dari lima persen, itu untuk usaha,’’ ucapnya.

‘’Saran ke depan, pemda bekerja sama dengan tokoh masyarakat, bersama-sama mengawasi air bawah tanah di Lamongan, jadi tidak liar,’’ imbuhnya.

Pembuat naskah akademik raperda pengelolaan air tanah, Ardhiwinda Kusumaputra, mengatakan, penggunaan air tanah idealnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Melalui perda tersebut, nantinya bisa menindak, memberi pengarahan dan membina, pemilik air tanah yang diperuntukkan kebutuhan usaha seperti penjualan melalui tangki. ‘’Agar diarahkan untuk istilahnya tidak sembarang penggunaannya,’’ kata Ardhi.

Ketua Pansus IV DPRD Lamongan, Agus Sulistyo Rekso Negoro, menuturkan, hearing mengundang akademisi, pemerhati lingkungan, LSM, dan tokoh masyarakat.

‘’Kita bahas bersama, bagaimana cara pengolaan air tanah,’’ imbuh Agus.

Dengan raperda ini, maka penegak hukum Satpol PP bisa masuk. ‘’Tujuan baik, artinya mengamankan mengelola air tanah sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat,’’ katanya.

Ketua Bapemperda DPRD Lamongan, Saifuddin Zuhri, mengatakan raperda pengelolaan air tanah berhubungan dengan kekeringan dan banjir. ‘’Di perda ini bagaimana membuat resapan air tanah, sehingga air tidak langsung terbuang,’’ ucapnya. (sip/yan)

Editor : Hakam Alghivari
DPRD pengelola bawah tanah raperda Bahas lamongan Air