BLORA, Radar Bojonegoro - Tingkat literasi keuangan masyarakat masih rendah, menyebabkan fenomena gadaikan surat keputusan (SK) pegawai dan terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal. Terutama bagi para guru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan dalam angka nasional terdapat 42 persen guru terjerat pinjol ilegal.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Frederica Widyasari Dewi menjelaskan, masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat menjadi penyebab maraknya pinjol ilegal.
Saat ini, banyak tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal yang langsung muncul di notifikasi handphone masyarakat.
’’Kami mengimbau masyarakat agar selalu ingat 2-L, yaitu legal dan logis dengan memastikan status perizinan baik badan hukum dan produk,” ujarnya saat acara Edukasi Keuangan dalam Rangka Memperingati Hari Guru Nasional 2023 di Pendapa Rumah Dinas Bupati Blora, Selasa (5/12).
Frederica mengatakan, literasi keuangan bagi masyarakat harus digencarkan, terutama bagi para guru. Supaya memiliki literasi keuangan yang baik.
Ia memaparkan, data guru terjerat pinjol jumlahnya mencapai 42 persen. Jadi, perlu mempunyai pemahaman terkait perbankan.
’’Baik itu asuransi, pinjol legal maupun ilegal, serta berbagai skema penipuan investasi dan keuangan,” jelasnya.
Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, edukasi keuangan kepada guru perlu digalakkan demi mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing.
Sebelumnya, telah diusulkan 4.000 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
’’Namun, setelah itu, ada fenomena guru menyekolahkan (menggadaikan, Red) SK PPPK baik untuk investasi maupun kebutuhan lain,” jelasnya.
Menurut Bupati, fenomena itu terjadi lantaran adanya kenaikan gaji guru yang sebelumnya hanya Rp 1 juta menjadi Rp 3 juta per bulan.
Dengan manajamen keuangan yang baik, guru bisa mengakses pembiayaan dari perbankan menjadi modal produksi.
’’Kenaikan gaji guru seharusnya diikuti dengan kesadaran investasi masa depan yang bermanfaat,” katanya.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Blora Sintong Joko Kusworo mengaku belum menemukan laporan anggota guru terjerat pinjol ilegal.
Namun, pihaknya tetap mewanti-wanti para guru agar tidak terjebak utang. ’’Biar pun gaji guru misalkan hanya Rp 500 ribu jangan sampai terjebak. Manajemen keuangan itu penting,” jelasnya. (luk/bgs)
Editor : Hakam Alghivari