Wakil ketua I DPRD Lamongan, Retno Wardhani menuturkan, Bapemperda bersama tim penyusun Raperda Pemkab Lamongan telah melakukan rapat koordinasi. Dalam rangka merencanakan sejumlah peraturan daerah yang akan dibahas pada Tahun 2024.
‘’Selanjutnya kami tawarkan kepada saudara, setujukah rencana Propemperda Kabupaten Lamongan Tahun 2024, kita tetapkan menjadi Propemperda Kabupaten Lamongan Tahun 2024, dalam forum rapat paripurna yang terhormat ini,’’ tutur Retno yang diikuti ucapan setuju dari peserta rapat paripurna.
Wakil Bapemperda DPRD Lamongan, Moch. Arif Ansori menjelaskan, sebanyak 13 judul Raperda Kabupaten Lamongan yang akan dibahas Tahun 2024. Rinciannya inisiatif DPRD Lamongan sebanyak empat Raperda. Pertama sistem kesehatan daerah, serta kedua penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila.
‘’Tiga perlindungan dan pemberdayaan petani, dan empat badan permusyarawatan desa,’’ ujar Ansori.
Sedangkan usulan Pemkab Lamongan sebanyak sembilan Raperda. Meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, APBD Tahun Anggaran 2025, serta perubahan ketiga atas perda nomor 5 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Lamongan. Kelima penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi, serta keenam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
‘’Ketujuh Penyelenggaraan jalan daerah, kedelapan penyelenggaraan kepariwisataan, serta kesembilan perubahan kedua atas perda nomor 3 Tahun 2015 tentang desa,’’ ujar Ansori.
Selanjutnya, rapat paripurna hari keempat dalam rangka persetujuan Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Lamongan, Darwoto. Politisi F-PDIP tersebut juga menawarkan persetujuan, yang disahut setuju oleh seluruh peserta rapat paripurna.
‘’Banggar telah melaksanakan pembahasan bersama tim anggaran Pemkab Lamongan,’’ ucap Darwoto.
Jubir Banggar DPRD Lamongan, Tulus Santoso mengatakan, hasil pembahasan dapat disampikan fiskal anggaran Raperda APBD 2024, yakni pendapatan sebesar Rp 3,46 triliun, belanja sebesar Rp 3,48 triliun, defisit Rp 19,3 miliar, pembiayaan netto Rp 19,31 miliar, penerimaan pembiayaan Rp 100 miliar, dan pengeluaran pembiayaan Rp 80,6 miliar.
‘’Sehingga sisa anggaran lebih anggaran (silpa) pada Raperda APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2024 sebesar nol rupiah,’’ terangnya.
Tulus menyampaikan saran dan masukan kepada Pemkab Lamongan agar melakukan langkah konkret untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). ‘’Terutama pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah,’’ ucap Tulus.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Lamongan, H. Abdul Ghofur menuturkan, Raperda APBD Tahun 2024 sudah disahkan dalam rapat paripurna. Dia berharap agar program-program Tahun 2024 agar terlaksana dengan baik, lancar, tanpa halangan apapun.
‘’Agar apa yang menjadi tujuan Lamongan tercapai dengan baik,’’ ucap Ketua DPC PKB Lamongan tersebut.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mengatakan, tema pembangunan Lamongan 2024 adalah aktivasi ekosistem perekonomian untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
‘’Saya mengajak seluruh stakeholder pembangunan untuk terus melaju ke depan, dengan derap langkah serentak melanjutkan pembangunan, menjaga kesinambungan, menuju kejayaan Lamongan yang berkeadilan,’’ terang Bupati Yes. (sip/ind)
Editor : Hakam Alghivari