BLORA, Radar Bojonegoro - Proyek revitalisasi Terminal Cepu alami keterlambatan, pekerjaan yang seharusnya selesai 30 persen, baru selesai 14 persen. Pihak kontraktor klaim, terlambat karena terdapat peninjauan kembali desain proyek yang memakan waktu tiga bulan.
Kondisi tersebut diketahui setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengevaluasi pekerjaan. Serta, kunjungan DPR RI di Terminal Cepu pada Kamis siang lalu (16/11) yang mana menyoroti perencanaan yang tidak efektif. Padahal anggaran sudah dikucurkan pemerintah pusat.
Direktur Prasarana Transportasi Darat Kemenhub Toni Tauladan mengungkapkan, pihaknya melakukan evaluasi proyek selama dua hari dan menemukan akar masalah berupa keterlambatan proyek yang telah dikerjakan pihak kontraktor.
‘‘Sehingga jangan sampai variabel-variabel ini muncul di tahap berikutnya,” ujarnya.
Toni mengatakan, revitalisasi terminal dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama ditarget mencapai 30 persen dimulai 24 Mei hingga Desember. Sementara 70 persen sisanya dikerjakan pada Januari hingga 17 Mei 2024. Ketika terjadi keterlambatan ini, susah dilakukan penyesuaian.
Pihaknya menegaskan, jika tahap kedua terjadi hal serupa, tidak ada toleransi bagi kontraktor. Karena perpanjangan kontrak sampai 17 Mei. Pekerjaan tahap pertama di antaranya persiapan, bongkar bangunan eksisting, dan struktur bawah sudah rampung.
‘‘Jadi tinggal pekerjaan tanah, tapi bobotnya cukup besar. Kami menargetkan akhir Desember mencapai lebih dari 30 persen,” ucapnya.
Sementara itu, perwakilan PT Apro Megatama KSO Alam Lintas Indonesia Aji Jamil menjelaskan, tidak terpenuhinya target pekerjaan karena ada review desain awal dari kementerian. Target pekerjaan yang harus dikejar sebesar 30 persen, realisasi di lapangan 14 persen.
Jamil menambahkan, adanya review desain dari desain awal dikarenakan pada soft drawing dan di lapangan banyak yang tidak sesuai. Review desain tersebut setelah direvisi mengalami perubahan 60 persen. ‘‘Makanya pada saat memulai, kami pun terlambat,” jelasnya.
Diketaui, proyek revitalisasi Terminal Bus Tipe A Cepu itu dibangun dengan nilai pagu Rp 32 miliar.
Aggota Komisi V DPR RI Sadewo menegaskan, bahwa keterlambatan akibat review desain. Sedangkan, kontraktor tidak langsung mengerjakan proyek di lapangan. ‘‘Ada waktu tiga bulan sampai review desain klir. Kalau uang dari pemerintah pusat (sudah dicairkan),” ujarnya.
Anggota LSM Indra Putra Bangsa Indonesia (IPBI) Suhartono menegaskan, turut memantau pekerjaan sejak awal. Selama tiga minggu terakhir tidak ada pekerjaan yang dilakukan kontraktor.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak lazimnya proyek plat merah yang menggunakan dana puluhan miliar. ‘‘Kembali yang dirugikan adalah masyarakat apabila pekerjaan mangkrak. Karena fasilitas umum yang ada di terminal saat proyek berjalan, tidak disediakan,” katanya. (luk/bgs)
Editor : Hakam Alghivari