LAMONGAN, Radar Lamongan – Raperda pemberdayaan organisasi masyarakat (ormas) mendapat respons dari Ketua Lembaga Hikmah Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan, Tamam Choirudin.
Dia memertanyakan pasal 28 bab VIII sistem informasi ormas terkait aplikasi siormas. Pasal itu perlu dikaji ulang karena ada kekhawatiran datanya bocor.
‘’Kalau aplikasi siormas dikendalikan pemda, sampai di-hack lembaga luar atau orang, sanksinya apa bagi pemilik akun atau pemerintah?,’’ tanyanya Selasa (14/11) di gedung DPRD.
Menurut dia, jaminan keamanan, kerahasiaan data ormas dalam aplikasi siormas harus ada yang bertanggung jawab. ‘’Saya berharap siormas didrop dari pasal itu, karena itu tidak ada kaitan tentang raperda,’’ ujarnya.
Ketua Bapemperda DPRD Lamongan, Saifuddin Zuhri, mengatakan, di bapemperda ada satu kali publik hearing untuk menerima masukan masyarakat. Setelah itu, dibahas lagi hingga diparipurnakan dan dibentuk pansus. ‘’Masih bisa berkurang dan bertambah,’’ katanya.
Saifuddin membenarkan raperda mencantumkan pembuatan aplikasi. Tujuannya, semua ormas di Lamongan ada satu sistem. Ketika di-klik, muncul nama, ketua, anggota, dan bergerak di bidang apa.
‘’Kita ingin ormas menjadi tempat mendewasakan masyarakat, kemudian tempat untuk masyarakat semakin baik dengan berorganisasi,’’ katanya.
Kepala Badan Kesbangpol Lamongan, Dianto Hadi Wibowo, menyambut baik dengan adanya raperda pemberdayaan ormas. Menurut dia, raperda itu bisa memberi naungan ormas di Lamongan.‘’Tentu saja pemda terbantu apabila kemudian organisasi berjalan secara optimal,’’ ujarnya. (sip/yan)
Editor : Hakam Alghivari