BLORA, Radar Bojonegoro - Hendak ditertibkan, bangunan liar di Pasar Sidomakmur justru dihibahkan ke pemerintah daerah. Bangunan-bangunan itu sempat dikeluhkan pedagang lantaran dianggap berdiri tanpa izin dan membuat pedagang di pasar tersebut menjadi sepi.
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Dindagkop UKM) Blora Kiswoyo menyebut benar ada keluhan dari pedagang pasar tersebut terkait adanya bangunan liar. Dari keluhan itulah akhirnya ada upaya penertiban.
Menurutnya, bangunan tersebut diketahui berdiri di atas tanah milik pemerintahan setempat. Karena itu, pihaknya mencoba menertibkan. Setidaknya, ada 21 bangunan liar berdiri di pasar utama masyarakat kota tersebut.
‘’Kami kemudian hendak menertibkan. Sebab, bangunannya berdiri di atas tanah milik pemerintah daerah. Awalnya, kami kasih pilihan. Dibongkar atau seperti apa? Pemilik malah memilih menyerahkan ke pemerintah dengan skema perjanjian MoU antara pedagang dengan pemerintah melalui BPPKAD,” jelasnya.
Pihaknya menyatakan, juga tak tahu asal muasal kenapa bangunan liar bisa berdiri di atas wilayah pasar yang merupakan tanah milik pemerintah daerah. Siapa yang memberikan izin dan siapa yang membangun itu belum jelas. ‘’Intinya, kenapa bangunan itu diizinkan waktu itu yang masih jadi pertanyaan bagi kami,” terangnya.
Diketahui, beberapa pedagang sebelumnya mengeluh karena ada puluhan bangunan liar di kompleks pasar. Seorang pedagang berinisial B menyebut dampak adanya puluhan bangunan liar itu menganggu para pedagang tetap di Pasar Sidomakmur.
‘’Kami gak tahu mengapa mereka berani bikin bangunan permanen begitu. Kalau seperti itu dibiarkan, pedagang seperti kami ini yang rugi. Mereka yang ilegal malah ramai, kami yang jelas bayar retribusi malah sepi,” imbuh pria yang tak ingin disebut nama terangnya itu , Sabtu (11/11). (hul/bgs)
Editor : Hakam Alghivari