LAMONGAN, Radar Lamongan - Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menerapkan program nasional kabupaten/ kota sehat (KKS) sejak Tahun 2010, menjadikannya terpilih sebagai narasumber dalam kegiatan advokasi percepatan penyelenggaraan KKS 2023, digelar secara daring di Pendopo Lokatantra, kemarin (1/11). Kegiatan yang digelar di Papua Utara ini bertujuan untuk percepatan pemerataan KKS sebagai RPJN 2024.
Bupati Lamongan, Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA menjelaskan, 11 program prioritas Lamongan dalam penerapan KKS yang linier dengan 9 tatanan kabupaten sehat. Yakni, tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri, pemukiman dan fasilitas umum, pasar rakyat, pariwisata sehat, satuan pendidikan, transportasi dan tertib lalu lintas, perlindungan sosial, perkantoran dan perindustrian, dan tatanan pencegahan serta penanganan bencana.
Dari indikator KKS ini terintegrasi atau linier dengan program prioritas pemerintah. Seperti Lamongan sehat, seratus persen pelayanan publik berkualitas, prestasi pemuda dan olahraga, Jamula, perintis, UMKM naik kelas, young entrepreneur success, ramasinta, desa Berjaya, dan Yakin Semua Sejahtera (YSS).
‘’Tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri, linier dengan program prioritas Laserku yakni Lamongan sehat sejahtera dengan kunjungan rumah. Program ini telah membantu pelayanan kesehatan bagi 570 KK atau 2.280 orang, dan hampir semua program prioritas ini linier dengan tatanan KKS,” ujar Bupati Yes.
Bupati Yes menuturkan, upaya pemerintah dalam mewujudkan kabupaten sehat tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Namun, kegiatan non-fisik juga dilakukan. Sehingga tidak hanya menyediakan sarana prasarana yang ramah lingkungan. Namun, peningkatan SDM juga menjadi komitmen, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi modal dasar KKS.
Dan untuk mempertahankan predikat Swasti Saba Wistara 2023, kolaborasi seluruh pihak terus dilakukan, mulai tingkat desa hingga kabupaten. Tujuannya untuk memperkuat empat pilar KKS, melihat kegiatan dalam tatanan, forum masyarakat, tim Pembina kabupaten, dan kebijakan Pemkab. Salah satunya menggencarkan strategi untuk mencapai kabupaten ODF (open defacation free), dengan cara menyediakan jamban disetiap KK dan memastikan pemakaian jamban. (rka/ind)
Editor : Hakam Alghivari