BLORA, Radar Bojonegoro - Pemerintah pusat menaruh atensi percepatan pembangunan Bendungan Karangnongko. Rencana dimulai wilayah Bojonegoro. Sementara, wilayah Blora masih menunggu kepastian relokasi permukiman warga. Bupati akan terus konsultasi dengan kementerian. Berharap bisa mengatasi kekeringan di selatan Blora.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rencana pembangunan sudah lama direncanakan. Bendungan Karangnongko merupakan long storage dengan memanfaatkan teknologi bendung gerak di sungai Bengawan Solo sepanjang 24 kilometer. Sehingga dapat menampung air dengan kapasitas 59 juta meter kubik.
’’Kita terlebih dahulu bangun di daerah kering di sungai Bengawan Solo. Jadi, tidak menyentuh masyarakat. Kalau sudah jadi, kita bangun cofferdam untuk mengalirkan air, baru kita bangun bendungannya,” katanya saat kunjungan kerja di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro kemarin (19/10).
Ia menjelaskan, suplai air irigasi Bendungan Karangnongko akan didistribusikan melalui daerah irigasi (DI) karangnongko kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.746 hektare dan DI karangnongko kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 5.203 hektare.
Menurutnya, pernak-pernik masalah pasti ada, terutama masalah sosial. Tetapi, pihaknya sudah membangun 61 bendungan dan semua berjalan lancar. Semua dilakukan demi kesejahteraan masyarakat dan dilakukan dengan niat baik.
’’Saya yakin pembangunan Bendungan Karangnongko pun akan lancar sampai selesai,” katanya.
Bupati Blora Arief Rohman mengucapkan terima kasih pembangunan bendung gerak karangnongko. Ia berharap ke depan bisa mencegah kekeringan wilayah selatan Blora, irigasi pertanian, pemenuhan kebutuhan air bersih, dan pariwisata. Selain gerbang dari Bojonegoro, juga akan dibangun gerbang bendungan dari sisi Kabupaten Blora.
’’Pembangunan akan dimulai dari wilayah Bojonegoro terlebih dahulu karena di sisi timur Bengawan Solo tidak banyak permukiman. Mayoritas hutan dan lahan kosong. Lahannya sudah siap,” katanya.
Ia melanjutkan, sedangkan wilayah Blora yang berada di sisi barat Bengawan Solo menunggu kepastian relokasi pemukiman warga. Untuk itu pihaknya akan mengupayakan konsultasi bersama kementerian. ’’Yang akan kita upayakan konsultasi bersama ke kementerian tersebut,” imbuhnya.
Camat Kradenan Tarkun mengungkapkan, usai kunjungan kerja Kementerian PUPR dan Mensesneg belum ada pembahasan terkait pembebasan lahan. Namun, pihaknya telah melakukan sosialisasi uji publik kepada lima desa yang terdampak pembangunan bendungan.
’’Dari hasil itu rerata warga mendukung, istilahnya ganti untung untuk pembebasan lahan, tapi ingin disediakan lahan pengganti,” katanya. (luk/bgs)
Editor : Hakam Alghivari