BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Jumlah honorer atau guru tidak tetap (GTT) berpotensi terus berkurang. Hal itu seiring bergulirnya seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Namun, puluhan GTT masih belum bisa melanjutkan seleksi karena terkendala sistem, dan ijazah yang tidak linear.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro Aan Syahbana menerangkan, persyaratan mendaftar PPPK sudah final dan merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbud yang membuat aturan serta persyaratannya.
Sementara, pemerintah kabupaten hanya mengusulkan jumlah formasi. ‘’Soal ijazah, memang harus linear saat mendaftar PPPK,” ungkapnya.
Ketua Forum Honorer K-2 Bojonegoro Arif Ida Rifai menyampaikan, mayoritas guru honorer sudah lulus administrasi. Rerata juga telah masuk prioritas 1 (p-1) dan prioritas 2 (p-2). Namun, PPPK tahun ini belum mengakomodir pegawai tidak tetap (PTT), dan pihaknya berharap PTT K2 seperti penjaga, tenaga pendidik, dan tata usaha (TU) untuk segera diregulasi.
‘’Karena sampai saat ini nasibnya belum ada kejelasan, terlebih yang terkendala ijazah,” bebernya.
Menurutnya, baik GTT dan PTT yang mengabdikan diri di lingungkan pendidikan, bisa tercover sebagai ASN apabila ada rekrutmen lagi.
Terlebih k-2 yang usianya mendekati masa-masa pensiun, dan setidaknya ada penghargaan setelah mengabdi bertahun-tahun. ‘’Menjadi PR selaku ketua honorer, setidaknya sampai tahun 2024 mesti ada kejelasan dan regulisasi,” bebernya.
Sebelumnya, seleksi PPPK saat ini memasuki masa sanggah dari hasil seleksi adminitrasi. Sebanyak 57 pelamar guru dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dari total 2.812 pelamar di lingkup Dinas Pendidikan, dan diberi batas sampai 21 Oktober sebelum pengumuman pasca sanggah pada 28 Oktober mendatang. (dan/msu)
Editor : Hakam Alghivari