BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menggelar rapat paripurna kemarin (9/10). Yakni, rapat paripurna penetapan perubahan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) 2023. Rapat telah kuorum, sebanyak 34 dari total 50 anggota DPRD hadir di Gedung Paripurna DPRD.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Abdulloh Umar, didampingi tiga Wakil Ketua DPRD yakni Sukur Priyanto, Sahudi, dan Mitro’atin. Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Nurul Azizah, jajaran forkopimda, dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bojonegoro juga hadir rapat paripurna tersebut.
Ketua DPRD Abdulloh Umar membacakan surat masuk dari Gubernur Jawa Timur (Jatim) nomor 100.3.1/38225/013/2023 tanggal 9 Oktober 2023. Perihal penyampaian hasil konsultasi terkait perubahan propemperda Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2023.
‘’Meliputi, tiga tambahan rancangan peraturan daerah (raperda). Di antaranya, raperda tentang pajak dan retribusi daerah, raperda tentang bangunan gedung, dan raperda tentang penanaman modal,” ucapnya.
Selanjutnya, Umar meminta persetujuan seluruh peserta rapat paripurna. Dan, semua peserta menyatakan setuju. Lalu, penandatanganan nota kesepatakan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dengan DPRD Bojonegoro tentang perubahan propemperda 2023.
Sementara itu, berdasar perubahan propemperda 2023 tersebut diketahui jumlah raperda sebanyak sebelas. Di antaranya raperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin, raperda kawasan tanpa rokok, dan raperda perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kelompok masyarakat pekerja rentan, raperda perubahan nomor 5 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah.
Serta, raperda bangunan gedung, raperda pajak dan retribusi daerah, raperda penanaman modal, raperda penyelenggaraan kearsipan, raperda pertanggungjawaban APBD 2022, raperda perubahan APBD 2023, dan raperda APBD 2024. (*/bgs)
Editor : Eka Fitria Mellinia