322 Pesanggem Bojonegoro Tolak Program ATM

Hakam Alghivari • Dipublikasikan Kamis, 28 September 2023 | 02:34 WIB
Ilustrasi Mesin Pertanian (Ainur Ochiem/R.Bjn)
Ilustrasi Mesin Pertanian (Ainur Ochiem/R.Bjn)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Sebanyak 322 pesanggem atau petani penggarap kawasan hutan di wilayah barat Bojonegoro menolak agroforesty temu mandiri (ATM). Alasannya, sudah menggunakan kawasan hutan sejak 2008.

Mereka khawatir kehilangan sumber pendapatan. ‘’Program ATM nanti kan yang masuk pabrikan dalam bentuk kerja sama dengan perum (perusahaan umum) perhutani,” ujar Kepala Desa (Kades) Kalangan, Kecamatan Margomulyo Kasmani.

Dia mengatakan, sebanyak 322 pesanggem dari tiga desa meliputi Desa Kalangan, Kecamatan Margomulyo; Desa/Kecamatan Margoulyo; dan Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora menolak adanya program ATM di kawasan hutan Kecamatan Margomulyo.

Setelah diadakannya sosialisasi perum perhutani di Dusun Suryo, Desa Kalangan, Kecamatan Margomulyo.

‘’Karena kami sudah menggunakan kawasannya sejak 2008. Lahan juga dibersihkan setiap tahunnya untuk tanam jagung ketika musim hujan,” lanjutnya.

Jika dialihkan menjadi lahan tebu petani jagung kehilangan sumber pendapatan. Kasmani memprediksi pabrikan untuk program ATM berasal dari Kabupaten Ngawi.

‘’Kawasan hutannya masuk KPH Ngawi. Namun, setelah penolakan saat ini sudah kami naikkan (ajukan) ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) untuk menjadi hak kelola masyarakat,” jelasnya.

Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Bojonegoro Widodo Joko Santoso mengatakan, untuk tebu di perum perhutani ada beberapa program.

Di antaranya program pemerintah terkait ketahanan gula. ‘’Berdasar peraturan pengelolanya yakni pabrikan gula yang ditunjuk pemerintah melalui kementerian terkait berkoordinasi dengan perum perhutani dan kementerian kehutanan,” katanya terpisah.

Ditetapkan target dan dilakukan penjanjian kerja sama (PKS) antara KPH pengelola dengan mitra. Selain itu, dia melanjutkan, ada program dilakukan perum perhutani secara mandiri. Salah satunya ATM. Lokasi harus di wilayah kerja perum perhutaninya.

‘’Kalau ada penolakan karena di wilayah kerja perum perhutani, sepenuhnya kewenangan ada di perum perhutani. Namun, tetap harus melalui proses. Salah satunya sosialisasi,” jelas Widodo, sapaan akrabnya. (yna/msu)

Editor : Hakam Alghivari
temu Tolak Petani Agroforesti penggarap lahan hutan bojonegoro Mandiri