Belum Selaras Kajian Lingkungan, RDTR Cepu Direvisi

Yuan Edo Ramadhana • Dipublikasikan Selasa, 19 September 2023 | 17:40 WIB
TATA RUANG: Arusa lalu lintas jalan di Taman Seribu Lampu bagian barat tampak cukup padat kendaraan saat sore hari. Saat ini taman digunakan banyak pedagang berjualan. (LUKMAN HAKIM/RDR.BJN)
TATA RUANG: Arusa lalu lintas jalan di Taman Seribu Lampu bagian barat tampak cukup padat kendaraan saat sore hari. Saat ini taman digunakan banyak pedagang berjualan. (LUKMAN HAKIM/RDR.BJN)

 

BLORA, Radar Bojonegoro - Rencana detail tata ruang (RDTR) Kecamatan Cepu belum rampung. Sebab, masih belum selaras dengan kajian lingkungan. Karena itu, RDTR masih menunggu hasil revisi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dari pemerintah pusat.

Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora Banar Suharjanto menerangkan, proses penyusunaan RDTR Cepu dan Blora secara berangsur sudah mulai final. Semua tahapan mulai konsultasi publik hingga koordinasi dengan pemerintah pusat telah dilakukan.

‘’Untuk saat ini kedua kecamatan sudah dapat rekomendasi peta dasar dari Badan Informasi Geospasial (BIG),’’ katanya kemarin (18/9).

Banar menjelaskan, penyusunan RDTR harus selaras dengan KLHS. Dalam hal ini RDTR Blora sudah mengintegrasikan rekomendasi dari KLHS. Sedangkan, RDTR Cepu sedang menunggu revisi KLHS. Setelah RDTR disepakati akan ditindaklanjuti dengan peraturan bupati (perbup).

‘’Semoga bisa jadi perbup dan bisa disahkan tahun ini,” katanya.

Ia mengatakan, terkait peta dasar BIG untuk dukungan keperluan online single submission (OSS) atau sistem pengelolaan perizinan terpadu secara elektronik. Menurutnya, masih butuh waktu lama.

Juga untuk memenuhi standar sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/kota.

‘’Belum diintegrasikan, kalau untuk itu masih jauh. Arahnya memang akan diintegrasikan ke OSS, tapi ini baru dicek dulu apakah sesuai dengan standar. Kalau integrasi ke OSS ada tahap tersendiri lagi,” terangnya.

Pihaknya mengungkapkan, selain penyusunan RDTR Kecamatan Cepu dan Blora. Tahun ini sedang dimulai pembahasan RDTR Kecamatan Ngawen, Jepon, Kunduran, dan Randublatung. Dengan anggaran masing-masing sekitar Rp 400 juta. Tahapan yang dijalani berupa konsultasi publik pertama.

‘’Sekarang membahas laporan data dan analisa dari masing-masing RDTR,” katanya. (luk/bgs)

Editor : Yuan Edo Ramadhana
oss tata ruang lingkungan Perbup cepu online single submission rdtr peraturan lingkungan hidup blora DPUPR dinas perkerjaan umum