BLORA, Radar Bojonegoro – Sebanyak 198 peserta yang tak lolos passing grade pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) periode 2022 mendapat angin segar. Setelah muncul peraturaran Menpan-RB Nomor 571 tentang Optimalisasi pengadaan PPPK 2022.
Mereka akhirnya mendapat kepastian lolos PPPK, kepastian secara legal diterima sebagai pegawai masih menunggu. Sebab, saat ini masih dalam masa sanggah.
Walaupun 198 kekosongan terisi, seleksi PPPK tahun 2022 lalu menyisakan 78 kursi kosong di beberapa organisasi pemerintah daerah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora Heru Eko Wiyono mengungkapkan, pada saat pengadaan PPPK 2022 lalu dibuka 401 formasi.
Setelah tes seleksi, yang memenuhi passing grade hanya 125 peserta. Sehingga tersisa 276 kursi tidak bisa terpenuhi.
"Sehingga kami menyurati Kemenpan-RB, memohon ada kebijakan khusus karena passing grade terlalu tingga. Akhirnya muncul peraturan Menpan-RB 571 tentang Optimalisasi PPPK pengadaan 2022," ungkapnya.
Melalui peraturan itu, Heru menjelaskan, pihaknya dapat memasukan 198 peserta tak lolos passing grade ke dalam formasi. Walaupun semua peserta dapat dimasukkan, kuota masih tersisa. Sebab pada saat pendaftaran PPPK 2022 lalu banyak kursi tak terisi.
"Hanya terisi 198, sehingga masih ada 78 kursi PPPK Kosong," ungkapnya.
Ia mencontohkan, instansi yang tidak ada pendaftar seperti Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP4), jabatan yang dibutuhkan sebanyak 16 pegawai. Namun, hanya 3 pendaftar. Bahkan ada yang minta D-3 dimasukkan hanya ada 3 pendaftar. Masih kurang banyak.
Heru mengatakan, 198 peserta yang telah dimasukan meliputi pegawai K-2 dan pegawai honorer. Minggu ini memasuki tahapan masa sanggah. Setelah itu, pihaknya baru bisa menerbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
"Setelah kita jawab (sanggahan) nanti kami umumkan. Nanti tinggal mengisi daftar riwayat hidup nanti diajukan NIP," terangnya. (luk/msu)
Editor : M. Yusuf Purwanto