RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Usai Perang Trunajaya, Jipang mengalami perubahan atau reorganisasi pemerintahan. Tepatnya periode 1677 – 1678 M, Jipang secara administrasi menjadi pusat pemerintahan atau ibu kota bagi kebupaten lain di sekitar. Mulai Madiun hingga Magetan.
Beradasarkan Buku Maribong karya Muhammad Andrea menjelaskan Jipang lebih dari kepala satu kabupaten di antara kabupaten-kabupaten lain. Ada catatan tegas tentang seorang Tumenggung Surawijaya, yang jabatannya disebut sebagai “gubernur Jipang”, semacam wakil kepala bagi seluruh mancanegara wetan.
Di bawah kewenangannya tercatat empat wilayah sekaligus, di antaranya Jipang sendiri dengan 8.000 cacah , Madiun dengan 12.000 cacah, Rawa dan Kalangbret bersama-sama 1.200 cacah, serta Magetan dengan 600 cacah.
Menurut Andrea meski Jipang berperan sebagai pusat kekuasaan bagi seluruh mancanegara wetan, populasi Madiun yang berada di bawah kekuasaannya justru jauh lebih besar yakni 12.000 berbanding 8.000 cacah milik Jipang sendiri.
Baca Juga: Bojonegoro Berawal dari Jipang
‘’Ini menegaskan sebuah prinsip penting dalam sistem kekuasaan Mataram bahwa kedudukan sebuah wilayah dalam hierarki kekuasaan tidak ditentukan oleh besar-kecilnya jumlah penduduk, melainkan oleh kepercayaan politik istana dan posisi strategisnya di peta kekuasaan yang lebih luas,” tulisnya.
Andrea menambahkan kondisi ini menunjukkan bahwa adipati Kediri turut memainkan peran penting di wilayah Jipang. Sebuah kemitraan yang masuk akal mengingat kedua wilayah ini berfungsi sebagai gerbang ganda menuju pedalaman Jawa Timur. Menguasai Jipang tanpa kerja sama dengan Kediri, atau sebaliknya, tampaknya dipandang tidak cukup untuk benar-benar mengamankan seluruh kawasan mancanagara wetan.
Dengan berdirinya struktur ini, Jipang menyelesaikan sebuah transformasi panjang, yakni dari apanase pribadi seorang bangsawan istana pada masa Sultan Agung dan Amangkurat I, menjadi sebuah unit administratif formal dengan kepala yang jelas gelarnya, batas kewenangannya yang tercatat rapi, dan bahkan wilayah-wilayah lain di bawah naungannya.
‘’Ini adalah puncak kedudukan politik Jipang dalam catatan Mataram,” jelasnya. (irv/msu)
Editor : Farhan Reza Ardiansyah