Oleh: M. Suaeb
Pemimpin Redaksi Radar Bojonegoro
SETELAH runtuhnya Majapahit dan bergeser pusat kekuasaan Jawa ke Kesultanan Mataram Islam, Bojonegoro yang era abad 17 saat itu masih bernama Jipang, tidak berkembang sebagai entitas politik yang berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari struktur pemerintahan Mataram Islam.
Berbeda dengan era Majapahit, Informasi tentang keberadaan Jipang lebih terbatas. Kondisi ini menyebabkan rekonstruksi pemerintahan Jipang di era Sultan Agung Demak tidak bisa dilihat secara utuh.
Baca Juga: Menuju HJB ke-349: Awal Terbentuknya Bojonegoro
Dalam Buku Maribong Karya Muhammad Andrea, keterbatasan sumber ini juga diakui para pelaku sejarah, bahwa Jawa telah mengalami kekosongan literasi sekitar dua abad, terutama untuk wilayah Kudus, Lasem, Tuban, Kedu, dan Jipang.
Kosongnya informasi ini tidak menunjukkan kosongnya pemerintahan, tapi terbatasnya dokumen yang bertahan hingga sekarang. Baik dari istana Mataram maupun dari Eropa yang mencatat perkembangan politik di Jawa saat itu.
Beberapa petunjuk masih memungkinkan dilakukan rekosntruksi terbatas, di antaranya Tumenggung Arya Wangsa, yang memiliki kewenangan di Jipang, Tuban dan Semarang. ‘’Luasnya cakupan itu menjadi dugaan, Arya Wangsa memiliki hubungan keluarga dengan penguasa Lama Tuban,’’ kata penulis Buku Merbong Muhammad Andrea.
Baca Juga: Mengapa Dipilih 20 Oktober? Mengurai Dualisme Sejarah Hari Jadi Bojonegoro
Di sisi lain, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa kewenangan atas kawasan pesisir dan pedalaman Jawa bagian timur kemungkinan dibagi antara Arya Wangsa dan seorang pejabat lain bernama Danupaya.
Apabila rekonstruksi ini dapat diterima, maka Jipang tampaknya tidak berkedudukan sebagai wilayah yang memiliki pemerintahan otonom, melainkan sebagai apanase (kaum bangsawan kerajaan).. Pola tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan tertentu dengan masa Majapahit. Jika pada masa sebelumnya Matahun merupakan wilayah apanase
Maka pada masa Mataram, Jipang tampaknya tetap dipertahankan sebagai
wilayah apanase yang penguasaannya mengikuti kebijakan politik dan penunjukan dari pusat pemerintahan.
Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan dinasti dan struktur kekuasaan, fungsi Jipang sebagai wilayah yang berada dalam lingkup kepentingan elite istana tampaknya tetap berlanjut.
Ketidakjelasan mengenai kedudukan administratif Jipang masih berlanjut hingga pertengahan abad ke-17 M (*)
Editor : Hakam Alghivari