RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Jika sekarang pusat pemerintahan Kabupaten Bojonegoro berada di kawasan perkotaan Bojonegoro, kondisi tersebut ternyata tidak terjadi sejak awal. Jauh sebelum pusat pemerintahan berada di lokasi sekarang, wilayah Padangan pernah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Jipang yang kemudian menjadi bagian penting dalam sejarah terbentuknya Kabupaten Bojonegoro.
Padangan bahkan dikenal sebagai kota tua yang pernah memiliki peran penting dalam pemerintahan dan perdagangan di kawasan Bengawan Solo.
Lantas, kenapa Padangan pernah menjadi pusat pemerintahan?
Berawal dari Kabupaten Jipang
Sejarah Kabupaten Bojonegoro tidak bisa dilepaskan dari wilayah Jipang. Berdasarkan sejarah resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pada 20 Oktober 1677, status Jipang yang sebelumnya merupakan kadipaten diubah menjadi kabupaten.
Baca Juga: Bojonegoro Berawal dari Jipang
Pada saat itu, Mas Tumapel ditetapkan sebagai Wedana Bupati Mancanegara Wetan sekaligus Bupati pertama yang berkedudukan di Jipang. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bojonegoro. Dalam sejumlah sumber sejarah, pusat pemerintahan Kabupaten Jipang tersebut berada di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Padangan.
Penelitian mengenai Kota Tua Padangan juga menyebut kawasan tersebut pernah menjadi pusat pemerintahan ketika wilayah itu masih bernama Kabupaten Jipang.Padangan Berada di Tepi Bengawan Solo
Salah satu alasan penting Padangan berkembang menjadi pusat pemerintahan adalah letaknya yang strategis di tepi Bengawan Solo.
Pada masa ketika transportasi darat belum seperti sekarang, sungai mempunyai peran besar dalam kehidupan masyarakat. Bengawan Solo menjadi jalur untuk pergerakan orang dan barang, termasuk aktivitas perdagangan.
Posisi Padangan di tepian sungai membuat kawasan tersebut berkembang sebagai tempat persinggahan sekaligus pusat perdagangan.
Sumber sejarah mengenai Kota Tua Padangan mencatat bahwa wilayah tersebut memiliki keuntungan geografis yang membuat aktivitas perdagangan dan permukiman berkembang. Kayu jati dari wilayah Jipang juga menjadi salah satu komoditas penting yang diperdagangkan melalui jaringan sungai menuju berbagai bandar di wilayah pantai utara Jawa.
Karena itu, Padangan pada masa lalu tidak bisa dipandang hanya sebagai wilayah kecamatan seperti sekarang.
Kawasan ini pernah menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat aktivitas ekonomi.
Padangan Pernah Menjadi Kota yang Ramai
Jejak kejayaan Padangan pada masa lalu masih dapat ditemukan melalui keberadaan sejumlah bangunan tua.
Salah satu laporan mengenai Kota Tua Padangan menyebut kawasan tersebut dahulu cukup ramai sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan. Letaknya yang berada di tepi Bengawan Solo membuat orang dapat singgah dan melakukan aktivitas perdagangan menggunakan transportasi sungai.
Penelitian arkeologi yang diterbitkan dalam Berita Penelitian Arkeologi juga mencatat bahwa Padangan pernah berfungsi sebagai ibu kota Kabupaten Jipang pada masa Mataram-Kartosuro. Namun, masa Padangan sebagai ibu kota kabupaten tidak berlangsung lama, sekitar 50 tahun.
Baca Juga: Menuju HJB 349: Jipang, Rajekwesi, dan Bojonegoro
Artinya, ketika melihat Padangan saat ini, cukup menarik untuk membayangkan bahwa kawasan tersebut pernah menjadi salah satu pusat pemerintahan penting di wilayah yang kemudian berkembang menjadi Kabupaten Bojonegoro.
Mengapa Pusat Pemerintahan Dipindahkan?
Kedudukan Padangan sebagai pusat pemerintahan tidak berlangsung selamanya.
Pada 1725, ketika Pakubuwono II naik tahta, pusat pemerintahan Kabupaten Jipang dipindahkan dari Padangan menuju Rajekwesi.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mencatat lokasi Rajekwesi berada sekitar 10 kilometer di sebelah selatan Kota Bojonegoro sekarang.
Pemindahan tersebut dilakukan atas perintah Susuhunan Pakubuwono II kepada Raden Tumenggung Haria Matahun I, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Jipang. Setelah pemindahan, pusat pemerintahan baru dibangun di Rajekwesi dan nama kabupaten berubah menjadi Kabupaten Rajekwesi.
Sejumlah kajian sejarah menyebut perpindahan tersebut berkaitan dengan pertimbangan pertahanan dan keamanan wilayah.
Rajekwesi dinilai lebih berada di tengah wilayah kabupaten sehingga mobilisasi pemerintahan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Lokasinya juga dianggap lebih strategis dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap wilayah lain yang berada dalam pengaruh Mataram.
Setelah Itu Pusat Pemerintahan Kembali Bergeser
Perjalanan pusat pemerintahan tidak berhenti di Rajekwesi.
Dalam perkembangannya, pusat pemerintahan kemudian berpindah lagi ke wilayah Bojonegoro yang sekarang.
Baca Juga: Menanti Koleksi Benda Bersejarah di Museum Padangan
Kajian mengenai Kota Tua Padangan menyebut konflik yang terjadi di sekitar Rajekwesi turut memengaruhi keberlangsungan pusat pemerintahan di wilayah tersebut. Kemudian pada 25 September 1828, pemerintah kolonial memindahkan pusat pemerintahan dari Rajekwesi ke Bojonegoro.
Perpindahan inilah yang semakin mengukuhkan kawasan Bojonegoro sebagai pusat pemerintahan hingga berkembang menjadi ibu kota kabupaten seperti sekarang.
Padangan Tetap Penting Meski Bukan Ibu Kota
Meski pusat pemerintahan sudah berpindah, Padangan tidak serta-merta kehilangan perannya.
Letaknya yang berada di jalur Bengawan Solo membuat aktivitas ekonomi di kawasan tersebut tetap berkembang. Penelitian tentang Kota Tua Padangan mencatat kawasan itu masih menjadi pusat aktivitas ekonomi meskipun sudah tidak lagi berstatus sebagai ibu kota Jipang.
Warisan sejarah tersebut kemudian meninggalkan sejumlah bangunan tua dan kawasan yang dikenal sebagai Kota Tua Padangan.
Dengan demikian, sejarah Padangan sebenarnya cukup panjang. Wilayah ini pernah menjadi bagian penting dari pemerintahan Jipang, menjadi pusat perdagangan di jalur Bengawan Solo, kemudian kehilangan statusnya sebagai pusat pemerintahan setelah ibu kota dipindahkan ke Rajekwesi.
Padangan dan Sejarah Bojonegoro
Jika dirunut, perjalanan pusat pemerintahan wilayah yang kini menjadi Kabupaten Bojonegoro mengalami beberapa tahap.
Jipang/Padangan → Rajekwesi → Bojonegoro.
Padangan menjadi bagian penting dari fase awal tersebut. Bahkan, sejarah resmi Pemkab Bojonegoro menyebut bahwa kabupaten yang sekarang dikenal sebagai Bojonegoro didirikan pada 20 Oktober 1677 dengan pusat pemerintahan di Jipang, yang lokasinya berada di sekitar Padangan saat ini.
Baca Juga: Museum Geopark Wonocolo: Penjaga Warisan Minyak Bumi yang Butuh Perhatian Lebih
Itulah sebabnya Padangan tidak hanya memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat, tetapi juga menjadi salah satu kawasan penting untuk memahami bagaimana Kabupaten Bojonegoro terbentuk dan berkembang.
Dari tepi Bengawan Solo, Padangan pernah menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, sekaligus saksi perubahan nama dan pusat kekuasaan yang akhirnya membawa pemerintahan ke Bojonegoro seperti sekarang. (*)
Sumber
-
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Sejarah Kabupaten Bojonegoro. (Bojonegoro Kabupaten)
-
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro dari Masa ke Masa. (Dinas Perpustakaan Bojonegoro)
-
Muhammad Eko Subagtio, “Kota Tua Padangan sebagai Saksi Berakhirnya Kadipaten Jipang dan Berdirinya Kabupaten Bojonegoro”, 2020. (ResearchGate)
-
Berita Penelitian Arkeologi No. 49, Balai Arkeologi, mengenai Kota Tua Padangan. (Repositori Kemendikdasmen)
-
DetikJatim, Sejarah Kabupaten Bojonegoro dan Bupatinya dari Masa ke Masa. (detik.com)