RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Pemkab Bojonegoro sempat bimbang untuk eksekusi rencana pembangunan jalur lingkar selatan (JLS), karena ada efisiensi anggaran, dampak pengeprasan 30 persen dari total dana transfer.
Namun, setelah Pemkab Bojonegoro mendadak menerima dana transfer dari pemerintah pusat Rp 74,9 miliar, kurang bayar dana bagi hasil (DBH) 2023 pada Jumat (7/8).
Rencana realisasi JLS kembali digenjot. Salah satunya menggeber sosialisasi di desa yang bakal dilintasi, termasuk di Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander kemarin (10/8)
Dalam surat bernomor 500.17/2216/412.203/2026, sosialisasi dokumen rencana pengadaan tanah (DPPT) digelar 10-21 Agustus.
Baca Juga: Tidak Hanya Kecamatan dan Desa, DPRD Bojonegoro Juga Belum Paham Rencana Pembangunan JLS
"Di undangan ada 22 yang terdampak (JLS). Ada yang punya warga, ada yang TKD. Kalau luasannya belum dapat informasi," kata Kepala Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander Sofilin.
Menurut dia, sosialiasi DPPT di desanya kemarin (10/8) baru pendataan terkait pemberkasan dan status tanah. Di desanya tercatat sekitar 22 bidang lahan milik warga dan tanah kas desa (TKD) yang terdampak bakal terdampak.
Sofilin sangat setuju adanya pembangunan JLS. Karena dinilai bisa meningkatkan perekonomian warga, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masyarakat. "Jelas tanah-tanah yang dilewati jualnya juga tinggi," imbuhnya.
Kepala Bidang (Kabid) Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PUBMPR) Bojonegoro Iwan Maulana membenarkan sosialisasi DPPT di Desa Sumbertlaseh dan Ngablak, Kecamatan Dander kemarin.
Baca Juga: JLS Bojonegoro Bakal Menggerus Lahan Produktif, 10.000 Hektare Lahan Baku Sawah Berpotensi Hilang
Tahapan ini masih proses sosialiasi yang selanjutkan dilakukan ke desa-desa lainnya yang terdampak.
Namun, saat disinggung total luas dibutuhkan dalam pembangunan JLS, Iwan masih belum berkomentar. "Ini masih sosialiasi saja, ya selanjutnya desa-desa lainnya yang terdampak. (Nama desa, red) Seperti yang njenengan (anda, red) sebut kita sosialisasikan bertahap," katanya tanpa menyebut detail desa yang terdampak
Kepala Dinas PUBMPR Bojonegoro Chusaifi Ivan mengatakan, sejumlah kegiatan berkaitan JLS dianggarkan tahun ini. Antara lain detail engineering design (DED) hingga pengadaan tanah atau pembebasan lahan.
Baca Juga: Proyek JLS Diperkirakan Menjadi Peluang Bisnis Baru
Data sebelumnya, desa yang terdampak JLS meliputi Desa Kabunan, Kecamatan Balen; Kemudian Desa Kedaton, Bendo, Padangmentoyo, Tanjungharjo, dan Tapelan, Kecamatan Kapas;
Selanjutnya Desa Ngulanan, Kecamatan Dander; dan Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu. (yna/msu)
Editor : Farhan Reza Ardiansyah